Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Mafia Merajalela di Indonesia, Anies: Termasuk Mafia BTS

Kompas.com - 21/05/2023, 14:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan menyinggung banyaknya mafia yang merajalela di Indonesia.

Hal ini disinggung Anies ketika menceritakan tirakatnya ke beberapa wilayah di Indonesia seorang diri untuk menyerap aspirasi masyarakat. Salah seorang warga yang ditemuinya menyebut mafia harus diberantas.

Sebab, mafia menyulitkan hidup orang banyak. Sebab, para petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi karena ulah mafia.

"Masalah di negeri ini adalah Mafia, Pak. Masalah Mafia ini harus diberantas," kata Anies meniru ucapan seorang warga yang ditemuinya, saat menyampaikan pidato di acara Temu Kebangsaan di lapangan tenis indoor Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Baca juga: Relawan Anies Baswedan Berikrar Menangkan Anies di Pilpres 2024

"Saya bilang, benar juga kata mereka. Kenapa petani harus bersaing mendapat pupuk? Karena aksesnya dikuassi oleh Mafia pupuk," ujarnya lagi.

Selanjutnya, Anies menyinggung keberadaan mafia di berbagai lini. Ada mafia tanah, mafia dalam perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak sesuai prosedur hingga mafia pemilu dan mafia bantuan sosial (bansos).

Ia juga menyinggung mafia BTS. Sebagai informasi, salah satu kader Partai Nasdem mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menjadi tersangka dalam kasus pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

"Ketika bicara PMI, banyak sistemnya dikuasai mafia PMI. Dan mafia ini berderet ada mafia tanah, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos bahkan mafia proyek pemerintah. Ya, termasuk mafia BTS itu, semua. Maka itu, semua mafia harus kita bereskan," kata Anies.

Baca juga: Korupsi Proyek BTS 4G Seret Plate, PPATK: Rekening yang Diblokir Banyak Sekali

Terkait mafia BTS, Anies sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Mereka sepakat untuk menuntaskan penyelidikan kasus korupsi mega proyek BTS di daerah-daerah 3T tersebut.

"Jangan ada pihak yang melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan hukum memang tegak bukan saja ke bawah, tapi juga ke atas. Bukan ke lawan, tapi juga ke kawan," ujar Anies.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa. Sebab, dari Rp 10 triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.

"Kita ingat peristiwa ini ada dana yang digulirkan proyek senilai Rp 10 triliun sekian, kerugian negaranya Rp 8 triliun sekian,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Deretan Korupsi Terbesar di Indonesia: Kasus Surya Darmadi sampai BTS 4G

Menurut Kuntadi, saat ini Kejagung fokus mengungkap proyek pembangunan ribuan tower BTS yang menjadi "bancakan" para terduga pelaku.

Selain itu, konsentrasi tim penyidik juga ditujukan pada pemulihan kerugian negara.

Menurutnya, tim penyidik telah menelusuri aset-aset yang diduga terkait dengan korupsi pembangunan tower BTS 4G.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com