Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik terhadap Sektor Ekonomi Naik Signifikan

Kompas.com - 22/05/2023, 06:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi meningkat siginifikan.

"Di periode ini, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 59,5 persen, naik enam persen dibandingkan periode Januari 2023," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Survei mencatat bahwa kepuasan publik di sektor ekonomi meningkat secara merata di setiap kelas sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, kenaikan tertinggi terlihat pada kelas bawah, yakni naik 10,8 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Sektor Politik-Keamanan Turun, Kebebasan Berpendapat Jadi Sorotan

Menurut Litbang Kompas, hal ini menandakan persoalan harga merupakan hal utama yang dirasakan sehari-hari.

Berdasarkan survei ini, dari lima indikator penilaian, kepuasan publik akan pengendalian harga memang melonjak dibanding indikator-indikator lainnya.

"Kenaikan kepuasan yang terbesar tampak pada upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa, yaitu naik 12,7 persen dibandingkan periode sebelumnya menjadi 50,9 persen," tulis Litbang Kompas.

Padahal, biasanya kepuasan terhadap pengendalian harga merupakan yang terendah dibandingkan empat indikator lainnya.

Litbang Kompas/RFC Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik di Bidang Ekonomi Berdasarkan Indikator

Kini, kepuasan yang paling rendah bergeser ke upaya menyediakan lapangan kerja atau mengatasi pengangguran sebesar 43,8 persen. Angka ketidakpuasan soal pengangguran pun lebih besar, yakni 49,1 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Polri Mulai Pulih Usai Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan, Naik 11,7 Persen

Sementara itu, indikator yang mendapatkan kepuasan tertinggi adalah upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan antarwilayah sebesar 64,4 persen.

Namun, persentase kepuasan atas indikator ini turun satu persen dibandingkan survei sebelumnya.

"Hal ini agaknya dipengaruhi oleh pemberitaan, terutama di media sosial, yang belum lama ini menyorot buruknya infrastruktur jalan di sejumlah daerah," tulis Litbang Kompas.

Adapun dua indikator lainnya adalah memberdayakan petani dan nelayan sebesar 53,1 persen dan memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri sebesar 55,8 persen.

Kenaikan siginifikan ini membuat kepuasan publik di sektor ekonomi tidak lagi menjadi yang terakhir di antara empat bidang kinerja yang dinilai.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com