Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Investigasi Adanya Lapas Mewah, Wamenkumham: Apabila Ada Pelanggaran, Kami Tindak Tegas

Kompas.com - 02/05/2023, 14:13 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyatakan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) tengah melakukan investigasi terkait informasi adanya lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki fasilitas mewah.

Hal ini disampaikan Eddy Hiariej menanggapi unggahan akun Twitter @PartaiSocmed yang memperlihatkan adanya praktik pemberian fasilitas mewah terhadap tahanan di dalam Lapas.

“Sedang didalami dan dilakukan pemeriksaan, yang saya ingin katakan jangan kita bersimpulan sebelum proses dilakukan, jadi tunggu hasil investigasi,” ujar Wamenkumham saat ditemui di Gadung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Wamenkumham Bantah Anak Yasonna Laoly Monopoli Bisnis di Lapas

Eddy Hiariej menegaskan, pendalaman terhadap informasi yang beredar di masyarakat terkait adanya fasilitas di luar ketentuan yang dinikmati oleh warga binaan tengah dilakukan secara berjenjang.

Bahkan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) tempat rumah tahanan (rutan) atau lapas yang diduga memberikan fasilitas mewah itu bakal dimintai keterangan.

Wamenkumham berjanji, pihaknya bakal memberi sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Baca juga: Anaknya Dituding Monopoli Bisnis di Lapas, Yasonna: Bohong Besar!

“Apabila ada pelanggaran yakinlah bahwa Kementerian akan melakukan tindakan tegas,” ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Sebagai informasi, dalam unggahan @PartaiSocmed terlihat seorang tahanan berada di sebuah kamar tahanan dengan memainkan ponsel.

Di kamar tahanan yang dihiasi wallpaper tersebut, terlihat juga adanya akuarium hingga sound system atau alat mengeras suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com