Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Kompas.com - 26/03/2023, 22:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa elektabilitas PDI-P masih menjadi yang tertinggi di antara partai politik lain, baik yang ada di parlemen maupun non-parlemen.

Di sisi lain, elektabilitas partai parlemen, seperti PPP dan PAN justru kena salip partai non-parlemen, yakni Partai Perindo.

Dalam hal ini, Indikator Politik Indonesia bertanya kepada para responden, "jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu/Bapak pilih di antara partai berikut ini?"

Hasilnya, ada 3 partai yang memuncaki survei, PDI-P memperoleh suara 23,5 persen; Gerindra 14 persen; dan Golkar 9,6 persen.

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Jokowi dan Megawati Bahas Pilpres dan Tahapannya

"PDI-P agak sedikit turun (suaranya). Gerindra meningkat tajam dari 11 (persen) ke 14 persen. Mungkin karena Prabowo-nya yang meningkat, jadi bawa efek ke Gerindra. Golkar sedikit turun, Demokrat cenderung stabil," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam jumpa pers virtual, Minggu (26/3/2023).

Burhanuddin turut menyoroti pencapaian Nasdem, yang berdasarkan hasil survei Indikator Politik, berhasil mendapat suara terbanyak sepanjang sejarah persiapan pemilu.

Saat ini, kata Burhanuddin, elektabilitas Nasdem berada di angka 6,4 persen atau berada di peringkat 6.

Ia percaya kenaikan suara Nasdem ini merupakan efek dari pencapresan Anies Baswedan.

"Nasdem mengalami peningkatan yang sangat tajam. Kita bisa simpulkan, kalau kita lihat data overtime, bahkan sebelum Pemilu 2019 atau Pemilu 2014, elektabilitas Nasdem 6,4 persen, itu tertinggi dalam sejarah persiapan Nasdem jelang pemilu," katanya.

Baca juga: Pertemuan Puan-Jokowi Dinilai Jadi Indikasi PDI-P Segera Tentukan Sikap untuk Pemilu 2024

Sementara itu, PPP dan PAN mendapatkan suara di bawah 4 persen, yang artinya mereka terancam tidak bisa lolos ke parlemen.

Bahkan, suara PPP dan PAN disalip oleh Partai Perindo yang memperoleh elektabilitas 2,4 persen.

Berikut elektabilitas partai politik menurut Indikator Politik Indonesia:

  1. PDI-P: 23,5 persen
  2. Gerindra: 14 persen
  3. Golkar 9,6 persen
  4. Demokrat: 9,1 persen
  5. PKB: 8,2 persen
  6. Nasdem: 6,4 persen
  7. PKS: 5,8 persen
  8. Perindo: 2,4 persen
  9. PPP: 2,3 persen
  10. PAN: 2,1 persen
  11. PSI: 0,6 persen
  12. Hanura: 0,4 persen
  13. Ummat: 0,3 persen
  14. Gelora: 0,2 persen
  15. PBB: 0,2 persen
  16. Buruh: 0,2 persen
  17. PKN: 0 persen
  18. Garuda: 0 persen

Survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9-16 Februari 2023 dan 12-18 Maret 2023.

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.200 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen

Sementara, di bulan Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.

Baca juga: Survei SMRC Terbaru: Elektabilitas PDI-P 23,4 Persen, Gerindra 14,1 Persen, PKB 10,3 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com