Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota TGIPF: Sudah Waktunya Jokowi Tuntaskan Penanganan Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 26/03/2023, 21:32 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap bakal menyisakan warisan buruk seandainya tidak bertindak lebih jauh untuk menghadirkan keadilan bagi keluarga 135 korban tewas dan ratusan orang yang luka dari Tragedi Kanjuruhan.

Sebab, 5 terdakwa kasus ini diputus jauh dari hukuman maksimal. Bahkan, beberapa di antaranya bebas.

"Sudah waktunya presiden ambil bagian untuk kemudian menuntaskan apa yang ia sebut 'nanti akan dijawab lain waktu'," ujar pengamat sepakbola sekaligus anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali, dalam diskusi bertajuk "Mengadili Angin Kanjuruhan", Minggu (26/3/2023).

Ucapan Akmal merujuk pada pernyataan Jokowi pada konferensi pers 9 Februari 2023 lalu. Ketika itu, Kepala Negara ditanya wartawan soal perkembangan pengusutan Tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Menakar Vonis Hakim dalam Tragedi Kanjuruhan

Namun, Jokowi justru menjawab "saya jawab di lain waktu". Ia juga menyungging senyum bersama beberapa pejabat yang turut hadir dalam jumpa pers, termasuk di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, sebelum beringsut meninggalkan sesi jumpa pers.

Akmal menilai, kejadian mengecewakan itu saja sudah mencerminkan sikap negara yang tidak berempati terhadap para korban. Kini, sudah waktunya Jokowi menepati ucapannya.

"Ini akan menjadi legacy buruk buat Presiden Jokowi. Akhir jabatannya nanti akan dikenang sebagai presiden yang tidak mampu menuntaskan Tragedi Kanjuruhan," kata Akmal dalam diskusi yang diselenggarakan Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu.

"Pak Jokowi kalau tidak memberi instruksi untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya terkait Kanjuruhan, yang muncul adalah Pak Jokowi akan selalu dikaitkan dengan 135 orang (korban Tragedi Kanjuruhan) yang meninggal dunia," ujarnya lagi.

Baca juga: Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas 2 Polisi di Kasus Kanjuruhan

Akmal kemudian mendesak agar pemerintah segera mengambil alih kasus ini dan memastikan semua rekomendasi TGIPF yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD dijalankan sepenuhnya.

Ia mengambil contoh, hingga sekarang, PSSI hanya menjalankan 1 rekomendasi TGIPF yaitu menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Padahal, PSSI merupakan organisasi yang diberi paling banyak rekomendasi TGIPF, yaitu 12 butir, setelah Polri dengan 11 butir rekomendasi.

Ditambah lagi, hasil temuan TGIPF selaras dengan temuan lembaga-lembaga lain seperti investigasi Komnas HAM serta badan-badan independen seperti Kontras, yaitu tembakan gas air mata merupakan penyebab utama Tragedi Kanjuruhan.

Oleh karenanya, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang justru menyalahkan angin dalam terjadinya tragedi ini dianggap sangat menyesatkan.

"Di halaman 96 poin aa (laporan TGIPF), pukul 22.09 melalui pengamatan CCTV di scoreboard, tembakan gas air pertama dilakukan petugas keamanan satuan Brimob dari Porong yang berada di sektor ring 1, depan tribun nomor 13 berkali-kali," ujar Akmal.

Baca juga: 2 Polisi di Kasus Kanjuruhan Divonis Bebas, Ini Kata Polri

"Aparat kemamanan tidak dalam keadaan terancam, namun masih menembakkan gas air matanya tidak ke arah lapangan tapi tribun suporter," katanya lagi.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Akses Judi 'Online' ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi 'Online' Beroperasi dari Mekong Raya

[POPULER NASIONAL] Akses Judi "Online" ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi "Online" Beroperasi dari Mekong Raya

Nasional
Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com