Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Diingatkan Berhati-hati, Jangan Sampai BIN Dicurigai Beri Dukungan ke Prabowo

Kompas.com - 24/03/2023, 16:46 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam berucap, khususnya yang menyinggung soal politik.

Pernyataan Budi baru-baru ini yang menyebut bahwa aura Presiden Joko Widodo sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai keluar jalur. Sebab, ucapan itu seolah mengisyaratkan dukungan ke kandidat calon presiden (capres) Pemilu 2024.

"Saya kira Pak Budi Gunawan mestinya lebih berhati-hati dan memahami bahwa dirinya tidak memiliki keharusan untuk ikut angkat bicara terkait isu tersebut," kata Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Jokowi Diminta Tegur Budi Gunawan karena Beri Sinyal Dukungan ke Prabowo

Memang, kata Fahmi, pernyataan Budi Gunawan tak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bentuk dukungan BIN terhadap Prabowo.

Bisa saja, ucapan Budi hanyalah bentuk kegenitannya untuk terlibat dalam isu politik yang sedang ramai diperbincangkan.

Masalahnya, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan Budi dengan perannya sebagai bagian dari komunitas intelijen yang memiliki kapasitas melakukan propaganda, penggalangan, pembentukan persepsi, hingga kontraintelijen.

Sangat mungkin ucapan Budi itu memunculkan persepsi bahwa jika Prabowo menang Pilpres 2024, ini karena dukungan dan operasi yang dijalankan BIN.

Baca juga: Ada Tendensi Politik, Pernyataan Budi Gunawan yang Endorse Prabowo Dinilai Langgar Asas Intelijen

Atau sebaliknya, sangat mungkin muncul spekulasi bahwa jika Prabowo tidak terpilih, BIN dianggap gagal menjalankan misi.

"Itu juga bisa dinilai memperburuk citra demokrasi Indonesia dengan hadirnya kesan bahwa seolah-olah pihak intelijen terlibat mempengaruhi persepsi calon pemilih," kata Fahmi.

Bagaimanapun, lanjut Fahmi, kerja BIN umumnya memang di bawah permukaan, senyap, dan rahasia.

Dengan kewenangan tersebut, cawe-cawe politik sebenarnya bisa saja dilakukan. Publik maupun pihak-pihak lainnya pun tidak bisa menghalangi karena operasi itu umumnya tak terlihat.

Baca juga: Budi Gunawan Dinilai Offside soal Sinyal Dukungan ke Prabowo, Keluar dari Wewenang BIN

Apalagi, BIN berada di bawah presiden dengan tugas dan wewenang abu-abu. Misalnya, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lalu, memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

"Sulit untuk mengawasi kerja-kerja BIN di bawah permukaan atau yang tidak tampak di mata. Artinya sepanjang tidak ketahuan ya aman-aman saja," ucap Fahmi.

Sebagai Kepala BIN, Budi memang punya tanggung jawab ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Kepala BIN Budi Gunawan: Aura Pak Jokowi Sebagian Sudah Pindah ke Pak Prabowo

Namun, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada Presiden, bukan menjadi pernyataan publik. Sebab, klien BIN adalah presiden, bukan masyarakat umum.

"Kalaupun BIN harus ikut bicara di hadapan publik, itu mestinya ya terkait hal-hal yang bersifat mitigasi maupun peringatan dini," kata Fahmi.

Agar persoalan ini tak berkepanjangan, Tim Pengawas Intelijen di Komisi I DPR disarankan untuk memanggil Budi Gunawan dan melakukan klarifikasi, apakah pernyataannya itu merupakan sesuatu yang serius atau sekadar gimik belaka.

"Presiden juga hendaknya mengingatkan untuk (Budi Gunawan) lebih hati-hati, seperti mengingatkan TNI-Polri untuk netral itu," tandasnya.

Adapun persoalan ini bermula dari ucapan Kepala BIN Budi Gunawan di acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023). Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Presiden Jokowi hingga Menhan Prabowo.

Dalam sambutannya, Budi menyapa para pejabat yang hadir, tak terkecuali Prabowo. Dia menyinggung kebersamaan Menteri Pertahanan itu dengan kepala negara akhir-akhir ini.

"Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi," kata Budi Gunawan.

"Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru Beliau," tuturnya.

Baca juga: Pengamat: Duet Prabowo-Ganjar Mulus jika Direstui Megawati, Jokowi, dan Cak Imin

Budi juga menyinggung kerapnya Prabowo mendampingi Presiden Jokowi turun ke lapangan saat kunjungan kerja. Saat itulah, dia menyebut bahwa sebagian aura Jokowi telah berpindah ke Prabowo.

"Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com