Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Siap Gabung Koalisi, Budi Arie Ingatkan Sikap Gelora: Harus Kita Perhatikan Dulu

Kompas.com - 30/04/2024, 11:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi memberikan tanggapannya soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan siap bergabung dengan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Budi Arie, kepastian untuk bergabung menjadi hak prerogatif dari Prabowo untuk menentukan.

Selain itu, juga akan dipertimbangkan aspirasi dari semua anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Tunggu saja lah, kan hak prerogatif dan juga mendengarkan aspirasi temen-temen di Koalisi Indonesia Maju. Kita tunggu saja itu haknya Pak Prabowo (menentukan)," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Respons Partai-partai Pendukung Prabowo soal Sinyal PKS Gabung Pemerintahan

Termasuk di antaranya soal aspirasi penolakan dari Partai Gelora terhadap sikap PKS.

"Itu (sikap Partai Gelora) kan aspirasi juga, dan harus kita perhatikan dulu," ungkapnya.

Namun, Projo sendiri menurut Budi Arie tidak khawatir soal perbedaan ideologi PKS dengan parpol anggota KIM.

Hanya saja memang ada proses politik sebelum suatu pihak bergabung dengan koalisi.

"Kita enggak ada kekhawatiran, (masak) khawatir sesama anak bangsa. Cuma kan ada pertemuan-pertemuan lainnya yang harus kita perhatikan," jelas Budi.

Diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS Aboe Bakar Alhabsyi memberikan sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan.

Baca juga: Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintah, Demokrat: Keputusan Akhir di Tangan Prabowo

Aboe mengatakan, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan.

"Ini kan sudah selesai acara, ke depan ini kita ingin berbuat untuk bangsa ya, kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Ia mengatakan, hubungan PKS dan Prabowo pun baik-baik saja dan sudah terjalin sejak lama sehingga mudah saja apabila kedua pihak kembali bersatu.

Baca juga: PKS Ungkit Pengalaman Puluhan Tahun Jadi Oposisi di Era SBY dan Jokowi, tapi Siap Masuk Pemerintahan

PKS merupakan partai politik yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019.

Namun demikian, Aboe mengakui bahwa PKS perlu berdialog lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Prabowo kelak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com