Ketua MPR Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Pernyataan ini disampaikan Bambang saat menghadiri peringatan HUT Undang-Undang Desa ke 9 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat.

"Saya mendukung keinginan para kepala desa 10 persen dari APBN untuk desa," kata Bamsoet saat ditemui awak media di GBK, Minggu (19/3/2023).

Diketahui, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) berkumpul di GBK guna mendesak 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.

Baca juga: Apdesi Ancam Parpol yang Tak Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa agar Hengkang dari Desa

Menurut Bamsoet, masa depan Indonesia berada di desa. Apabila desa tidak makmur, maka masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya mereka menjadi beban di kota. 

Karena itu, kata Bamsoet, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal mereka.

"Kemudian bisnisnya bisa menjarah dunia, karena sistem IT sudah bekerja," ujar Bamsoet.

Adapun dana 10 persen dari APBN itu, kata Bamsoet, akan diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Selain itu, DPRD juga bisa mengawasi kucuran dana desa tersebut.

"Kan ada badan permusyawaratan masyarakat desa. Itulah yang mengawasi di tingkat bawah. Bisa saja DPRD ikut bisa mengawasi," ujar Bamsoet.

Baca juga: Apdesi Minta 10 Persen APBN untuk Dana Desa sebagai Harga Mati

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK. Mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Selain itu, 10 mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda.

Kemudian, mereka juga meminta pemerintah menetapkan Hari Desa Nasional.

Selain Megawati, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara disebut akan menghadiri acara tersebut.