Apdesi Minta 10 Persen APBN untuk Dana Desa sebagai Harga Mati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surya Wijaya menyerukan agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa sebagai harga mati.

Sebab, Surta mengatakan, desa sudah lebih dulu ada sebelum Indonesia berdiri. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan sejumlah prasasti dari tahun 300 an Masehi.

Selanjutnya, ia juga meminta agar pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan, melainkan di desa-desa. Ia berharap desa tidak dimarjinalkan, sehingga orang-orang harus pergi ke kota dari desa untuk mengais rezeki.

"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju!" kata Surta dijawab setuju oleh peserta yang hadir dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Baca juga: Peringatan 9 Tahun UU Desa di GBK, Megawati Disebut Bakal Hadir

Surta juga mendesak agar 7.000 kepala desa yang masa jabatannya habis pada 2023 tidak diperpanjang. Ia juga meminta agar pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak ditunda.

Permintaan-permintaan tersebut Surta sampaikan langsung di depan ribuan kepala desa dan Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

Menurut Surta, para kepala desa telah berdarah-darah memperjuangkan agar desa bisa berdaulat hingga akhirnya Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan.

"Saya minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kepala desa harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus Pilkades dilaksanakan," tutur Surta.

Baca juga: Ada Peringatan 9 Tahun UU Desa, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan Hari Ini

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Muhammad Asri Anas juga  meminta pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.

"Kita ingin menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional," tuturnya.

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan pengawas Desa (BPD) memperingati HUT Undang-Undang Desa yang ke-9 di GBK.

Sejumlah menteri hingga Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri disebut akan menghadiri acara tersebut.