Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apdesi Minta 10 Persen APBN untuk Dana Desa sebagai Harga Mati

Kompas.com - 19/03/2023, 10:39 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surya Wijaya menyerukan agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa sebagai harga mati.

Sebab, Surta mengatakan, desa sudah lebih dulu ada sebelum Indonesia berdiri. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan sejumlah prasasti dari tahun 300 an Masehi.

Selanjutnya, ia juga meminta agar pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan, melainkan di desa-desa. Ia berharap desa tidak dimarjinalkan, sehingga orang-orang harus pergi ke kota dari desa untuk mengais rezeki.

"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju!" kata Surta dijawab setuju oleh peserta yang hadir dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Baca juga: Peringatan 9 Tahun UU Desa di GBK, Megawati Disebut Bakal Hadir

Surta juga mendesak agar 7.000 kepala desa yang masa jabatannya habis pada 2023 tidak diperpanjang. Ia juga meminta agar pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak ditunda.

Permintaan-permintaan tersebut Surta sampaikan langsung di depan ribuan kepala desa dan Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

Menurut Surta, para kepala desa telah berdarah-darah memperjuangkan agar desa bisa berdaulat hingga akhirnya Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan.

"Saya minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kepala desa harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus Pilkades dilaksanakan," tutur Surta.

Baca juga: Ada Peringatan 9 Tahun UU Desa, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan Hari Ini

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Muhammad Asri Anas juga  meminta pemerintah menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.

"Kita ingin menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional," tuturnya.

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan pengawas Desa (BPD) memperingati HUT Undang-Undang Desa yang ke-9 di GBK.

Sejumlah menteri hingga Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri disebut akan menghadiri acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com