Apdesi Sebut Kehadiran Megawati Bukan sebagai Ketum PDI P, tapi Pimpinan BPIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) Surtawijaya mengatakan, kehadiran Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dalam acara peringatan HUT ke-9 Undang-Undang Desa bukan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Surta mengatakan, Megawati datang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Beliau dihadirkan, kepala Kepala BPIP, kajian Pancasila. Jadi hadirnya bukan sebagai ketua partai. Hadir sebagai Kepala BPIP," kata Surta saat ditemui awak media di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Baca juga: Apdesi Ancam Parpol yang Tak Dukung 10 Persen APBN untuk Dana Desa agar Hengkang dari Desa

Surta mengungkapkan, Apdesi telah meneken memorandum of understanding (MoU) dengan BPIP bahwa kepala desa harus mendapatkan bimbingan terkait Pancasila.

Menurutnya, jangan sampai di desa terdapat siswa sekolah yang tidak hapal Pancasila. Karena itu, Pancasila harus disosialisasikan, dimulai dari kepemimpinan kepala desa.

"Biarkan nanti Bu Mega akan menyampaikan sosialisasi itu agar benar-benar kajian Pancasila itu tersosialisasi dengan baik dan masif," tuturnya.

Baca juga: Apdesi Minta 10 Persen APBN untuk Dana Desa sebagai Harga Mati

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK. Mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Selain itu, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda, serta penetapan Hari Desa Nasional.

Selain Megawati, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara disebut akan menghadiri acara tersebut. Ketua MPR, Bambang Soesatyo juga menghadiri acara tersebut dan menyampaikan sosialisasi empat pilar.