Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Sekolah Pukul 05.00 di NTT, Pimpinan Komisi X Minta Pemprov Praktikkan Dulu

Kompas.com - 01/03/2023, 14:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mempraktikkan terlebih dulu masuk kerja pada waktu subuh, ketimbang menerapkannya untuk para siswa-siswi SMA-SMK.

Apalagi, ia menyinggung alasan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang menyebut peningkatan etos kerja sehingga membuat kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 WITA.

"Kalau mau meningkatkan kerja dengan ngantor subuh-subuh, silakan dipraktikkan dulu di kantor pemprov," kata Hetifah saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

Hetifah mengatakan, kebijakan memberlakukan jam masuk sekolah pukul 05.00 tidak efektif bagi siswa.

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Aturan Murid SMA-SMK di NTT Masuk Pukul 05.00 Pagi Rugikan Siswa dan Orangtua

Sebab, menurutnya, kebijakan itu memiliki dampak panjang terhadap kesehatan dan pendidikan para murid.

"Jadi, harusnya enggak bisa asal gonta-ganti drastis sendiri kayak gitu," ujar Hetifah.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, kebijakan masuk sekolah terlalu dini membuat jam tidur siswa berkurang.

Menurut American Academy of Pediatrics dan ahli kesehatan, kata Hetifah, di negara lain waktu ideal memulai sekolah adalah jam 8:30.

Dari studi itu, anak yang mendapatkan istirahat cukup mampu menunjukkan prestasi dan kehadiran lebih baik di sekolah.

"Tidur yang kurang itu berdampak ke risiko kesehatan, performa yang menurun di sekolah, dan gangguan emosi," katanya.

Baca juga: Lima Kesalahan Fatal Kebijakan Gubernur NTT Masuk Sekolah Jam 5 Pagi

Selain itu, Hetifah membeberkan sejumlah keluhan orang tua menanggapi kebijakan tersebut.

Keluhan itu mulai dari tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk sarapan terlebih dahulu hingga estimasi waktu keberangkatan sekolah.

"Bagi yang rumahnya jauh dari sekolah, terpaksa harus berangkat dini hari dalam kondisi yang belum tentu aman bagi anak maupun orang dewasa," ujar Hetifah.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov NTT menerapkan jam masuk sekolah lebih awal, khususnya bagi SMA dan SMK di wilayah Kota Kupang.

Para siswa SMA/SMK itu diminta masuk sekolah pada pukul 05.00 WITA. Instruksi tersebut diberikan kepada pihak SMA/SMK di wilayah Kota Kupang, NTT.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com