Salin Artikel

Soal Sekolah Pukul 05.00 di NTT, Pimpinan Komisi X Minta Pemprov Praktikkan Dulu

Apalagi, ia menyinggung alasan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang menyebut peningkatan etos kerja sehingga membuat kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 WITA.

"Kalau mau meningkatkan kerja dengan ngantor subuh-subuh, silakan dipraktikkan dulu di kantor pemprov," kata Hetifah saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

Hetifah mengatakan, kebijakan memberlakukan jam masuk sekolah pukul 05.00 tidak efektif bagi siswa.

Sebab, menurutnya, kebijakan itu memiliki dampak panjang terhadap kesehatan dan pendidikan para murid.

"Jadi, harusnya enggak bisa asal gonta-ganti drastis sendiri kayak gitu," ujar Hetifah.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, kebijakan masuk sekolah terlalu dini membuat jam tidur siswa berkurang.

Dari studi itu, anak yang mendapatkan istirahat cukup mampu menunjukkan prestasi dan kehadiran lebih baik di sekolah.

"Tidur yang kurang itu berdampak ke risiko kesehatan, performa yang menurun di sekolah, dan gangguan emosi," katanya.

Selain itu, Hetifah membeberkan sejumlah keluhan orang tua menanggapi kebijakan tersebut.

Keluhan itu mulai dari tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk sarapan terlebih dahulu hingga estimasi waktu keberangkatan sekolah.

"Bagi yang rumahnya jauh dari sekolah, terpaksa harus berangkat dini hari dalam kondisi yang belum tentu aman bagi anak maupun orang dewasa," ujar Hetifah.

Para siswa SMA/SMK itu diminta masuk sekolah pada pukul 05.00 WITA. Instruksi tersebut diberikan kepada pihak SMA/SMK di wilayah Kota Kupang, NTT.

Dalam video yang beredar di media sosial, Gubernur NTT Viktor Laiskodat didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi meminta para siswa agar membiasakan diri bangun pukul 04.00 WITA.

Dengan masuk sekolah pukul 05.00 WITA, Viktor mengatakan, para murid SMA/SMK bisa tidur pukul 22.00 WITA, lalu bisa bangun pukul 04.00 WITA.

Selanjutnya, mandi selama setengah jam dan berangkat ke sekolah untuk memulai pelajaran pukul 05.00 WITA.

"Ini khusus SMA, kalau SMP tidak," kata Viktor di hadapan para Kepala Sekolah SMA dan SMK se Kota Kupang, dilansir dari Kompas.com.

Menurut Viktor dalam video tersebut, instruksi tersebut untuk membangun etos kerja dan agar tidak ada tambahan rombongan belajar

"Perubahan itu memang sakit. Tapi harus dimulai, sehingga tidak ada yang persoalkan rombongan belajar terbatas," kata Viktor Laiskodat.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/14054591/soal-sekolah-pukul-0500-di-ntt-pimpinan-komisi-x-minta-pemprov-praktikkan

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke