Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Polri Tak Hanya Presisi, tapi Juga TOP

Kompas.com - 21/02/2023, 15:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpesan kepada Polri agar tidak hanya mengedepankan slogan prediktif, resposivitas, dan transparansi berkeadilan atau Presisi yang selama ini diusung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Ma'ruf Amin, Polri juga perlu mengedepankan transparansi, objektivitas, dan profesionalisme atau TOP saat memberikan layanan kepada masyarakat.

"Kedepankan transparansi, objektivitas dan profesionalisme, atau saya singkat TOP. Transparansi, objektivitas, dan prifesionalisme. Jadi, Polri tidak hanya Presisi, tapi juga TOP," kata Ma'ruf Amin di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Ma'ruf lantas mengatakan, Polri merupakan salah satu tumpuan bagi tercapainya pembangunan nasional karena seluruh target pembangunan berhubungan dengan keamanan, ketertiban, dan perdamaian.

Baca juga: Wapres ke Polri: Setiap Skandal di Kepolisian Picu Keresahan Publik

Ia pun mengapresiasi peran Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta bakti dan dedikasi para anggota Polri di seluruh pelosok tanah air.

"Berkat kerja keras personel Polri, kasus narkoba, mafia tanah, pinjaman daring ilegal, hingga aksi teror yang meresahkan masyarakat dan mengganggu pembangunan berhasil diungkap dan dihentikan," ujar Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf Amin juga meminta Polri agar sigap menghadapi dan merespons perubahan yang berdampak kepada masyarakat.

"Terkait hal ini, saya mengapresiasi digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Polri, dan saya harap dapat terus dikembangkan secara masif, agar Polri makin responsif dan cepat dalam melayani publik," kata Ma'ruf.

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah tengah intens mendorong realisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) yang diharapkan dapat dihadirkan di seluruh kabupaten kota pada 2024 mendatang.

"Untuk itu, saya meminta Polri beserta jajaran di daerah dapat pula berperan serta menyediakan layanan publiknya pada MPP yang ada di kabupaten/kota," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kepada Polri, Wapres: Dengan Adanya Media Sosial, Semakin Sulit Sembunyi dari Publik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com