Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Undang Prabowo dan Sandi Hadiri Puncak Harlah ke-50

Kompas.com - 16/02/2023, 18:51 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persauan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, pihaknya mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno untuk menghadiri perayaan puncak Harlah ke-50 PPP.

Menurut rencana, acara tersebut bakal berlangsung di ICE BSD, Tangerang, pukul 16.00 WIB, Jumat (17/2/2023).

“Sehingga memungkinkan Pak Sandi, dan Prabowo bertemu secara terbuka, itu lah forum di PPP, memang forum yang sejuk, forum yang hijau,” sebut Awiek di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: PPP Kerap Undang Sandiaga Uno di Kegiatan Internal, Dinilai Sejalan dengan Brand Partai

Ia mengungkapkan, semua ketua umum peserta Pemilu 2024 juga diundang dalam perayaan tersebut. Termasuk, para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Awiek juga menuturkan, Presiden Joko Widodo rencananya bakal menghadiri acara perayaan harlah tersebut.

“Rencananya sesuai skema, besok akan dihadiri oleh Presiden Jokowi untuk hadir di acara puncak harlah ini sekaligus membuka workshop,” papar dia.

Setelah perayaan Harlah ke-50 PPP, lanjut dia, PPP juga menggelar workshop untuk bakal calon legislatif (bacaleg) selama tiga hari.

Baca juga: Meski Nyatakan Patuh terhadap Prabowo, Sandiaga Masih Berpeluang Gabung PPP

Momentum itu, tutur dia, akan dipakai juga untuk memperkenalkan sejumlah kader baru.

“Nanti disampaikan secara terbuka siapa-siapa yang bergabung, selain yang akan diumumkan besok, masih ada tokoh-tokoh yang akan menyusul,” imbuh dia.

Diketahui PPP tampak terus merawat keinginannya untuk mengajak Sandi bergabung.

Sementara itu, Sandi terus menyampaikan masih menjadi bagian dari Gerindra, dan bakal mendukung Prabowo untuk maju kembali sebagai calon presiden (capres).

Terbaru, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mohamad Mardiono menyampaikan keinginannya untuk mengusung Sandi sebagai capres atau cawapres.

"Pak Sandi itu aset nasional, termasuk panglima yang mampu memulihkan dunia pariwisata lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga Indonesia bisa lebih cepat dalam melaksanakan recovery ekonomi setelah dunia menghadapi pandemi Covid-19," ungkap Mardiono dalam keterangan tertulis, Minggu (12/2/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com