Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Kompas.com - 08/02/2023, 14:05 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menyatakan tidak mempermasalahkan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, yang menganggap skor indeks persepsi korupsi (IPK/CPI) Indonesia 2022 yang mereka rilis bukan sebuah fakta.

"Terkait tanggapan Mahfud MD, seluruh survei korupsi memang disebut persepsi karena sulit untuk mengukur fenomena korupsi. Kalau tidak dipercaya, ya silakan," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/2/2023).

Danang kemudian membandingkan hasil survei persepsi tentang korupsi yang mereka rilis, dengan survei menjelang pemilihan umum dan presiden.

"Selama ini, Pak Mahfud dan Jokowi juga mengandalkan survei saat Pemilu dan Pilpres. Itu juga persepsi," ujar Danang.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Danang menyatakan cara TII mengukur IPK Indonesia adalah dengan mengumpulkan jawaban tentang pengetahuan dan pengalaman dari para responden.

TII, kata Danang, tidak bisa serta merta mengungkap potensi korupsi besar dan kecil karena kejahatan itu dilakukan sembunyi-sembunyi.

"Korupsi tindakan kejahatan yang disembunyikan, dan ada konsekuensi hukum untuk bicara terbuka. Karena itu, responden ditanya soal pengetahuan dan pengalaman," ujar Danang.

TII sebelumnya merilis IPK/CPI Indonesia pada 2022 yang menurun 4 poin menjadi 34.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud: Itu Bukan Fakta, melainkan Persepsi

Selain itu, Indonesia berada di posisi ke 110, atau turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di tingkat 96.

Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko mengatakan, dalam pengukuran CPI, pihaknya menggunakan sembilan indikator.

Sebanyak poin tiga indikator, tiga stagnan, dan dua indikator mengalami kenaikan.

Adapun salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah political risk service (PRS) international country risk guide atau risiko politik.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Indikator ini turun 13 poin dari 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022. Sementara itu, penurunan dalam jumlah lebih dari 4 poin menunjukkan adanya perubahan signifikan.

“Itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini,” ujar Wawan.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan IPK Indonesia pada 2022 yang dirilis TII hanya sekadar persepsi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

Nasional
PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

"One Way" Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com