Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/02/2023, 12:10 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah bakal meneliti turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang menjadi 34 poin pada 2022.

Adapun IPK atau corruption perception index (CPI) Indonesia tercatat turun 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022.

"Ya kita tentu akan teliti, ya penurunan persepsi korupsi kita itu, memang biasa itu kadang turun naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya, Sabtu (4/2/2023).

Baca juga: Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Wapres menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi melalui tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

Komisi antirasuah itu, kata Ma'ruf Amin, juga terus bekerja secara simultan melakukan pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan tersebut.

"Karena itu ketika terjadi penurunan itu di mana?" ucap Ma'ruf Amin.

Tidak hanya KPK, Wapres juga menyebutkan bahwa pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi. Utamanya, di bidang birokrasi.

Ma'ruf Amin pun mencontohkan adanya mal pelayanan publik yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan birokrasi yang baik tanpa melalui pungutan liar (pungli).

"Dengan cara-cara pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung. Cepat dan mudah, sehingga tidak ada celah untuk melakukan Pungli di situ," papar Wapres.

Baca juga: Mahfud Klaim Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Kolusi di Izin Usaha

Selain itu, lanjut Ma'ruf Amin, pemerintah juga telah membangun zona integritas di berbagai sektor birokrasi agar menjadi wilayah bebas dari korupsi.

Menurut Wapres, berbagai upaya ditempuh pemerintah rangka meminimalkan celah terjadinya tindak pidana korupsi di Tanah Air.

"Nanti kita akan melakukan pembahasan penurunan itu di sisi mana? Kita bertekad untuk terus meminimalkan korupsi itu di mana-mana," tutur Ma'ruf Amin.

"Kita berharap penindakan itu menjadi lebih kecil nantinya itu karena sudah di hulunya itu dari pendidikan dan pencegahannya lebih," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com