Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Kompas.com - 04/02/2023, 12:10 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah bakal meneliti turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang menjadi 34 poin pada 2022.

Adapun IPK atau corruption perception index (CPI) Indonesia tercatat turun 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022.

"Ya kita tentu akan teliti, ya penurunan persepsi korupsi kita itu, memang biasa itu kadang turun naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya, Sabtu (4/2/2023).

Baca juga: Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Wapres menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi melalui tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

Komisi antirasuah itu, kata Ma'ruf Amin, juga terus bekerja secara simultan melakukan pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan tersebut.

"Karena itu ketika terjadi penurunan itu di mana?" ucap Ma'ruf Amin.

Tidak hanya KPK, Wapres juga menyebutkan bahwa pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi. Utamanya, di bidang birokrasi.

Ma'ruf Amin pun mencontohkan adanya mal pelayanan publik yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan birokrasi yang baik tanpa melalui pungutan liar (pungli).

"Dengan cara-cara pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung. Cepat dan mudah, sehingga tidak ada celah untuk melakukan Pungli di situ," papar Wapres.

Baca juga: Mahfud Klaim Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Kolusi di Izin Usaha

Selain itu, lanjut Ma'ruf Amin, pemerintah juga telah membangun zona integritas di berbagai sektor birokrasi agar menjadi wilayah bebas dari korupsi.

Menurut Wapres, berbagai upaya ditempuh pemerintah rangka meminimalkan celah terjadinya tindak pidana korupsi di Tanah Air.

"Nanti kita akan melakukan pembahasan penurunan itu di sisi mana? Kita bertekad untuk terus meminimalkan korupsi itu di mana-mana," tutur Ma'ruf Amin.

"Kita berharap penindakan itu menjadi lebih kecil nantinya itu karena sudah di hulunya itu dari pendidikan dan pencegahannya lebih," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com