Tak Campuri "Reshuffle", PDI-P: Kalau Presiden Nilai Timnya Kompak, Pasti Dipertahankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa partainya tidak mencampuri urusan presiden terkait rencana perombakan kabinet atau reshuffle.

Menurut dia, terkait Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanyalah dinamika politik biasa.

"Kalau Bapak Presiden menilai timnya kompak, solid masih bagus, ya pasti dipertahankan," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Sebaliknya, lanjut dia, apabila Presiden menilai tim kabinet tidak kompak atau kinerja menurun, bisa jadi reshuffle akan benar dilakukan.

"Memang, semua ini kewenangan Bapak Presiden," ujarnya.

Baca juga: Kata Istana soal Isu Reshuffle di 1 Februari 2023

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini mengaku belum mengetahui apakah ada pemberitahuan ke partai politik sebelum presiden melakukan reshuffle.

Sementara itu, terkait reshuffle yang digadang terjadi pada 1 Februari hari Rabu Pon, Said enggan mengomentarinya.

Menurut dia, soal "Rabu Pon" muncul karena kebiasaan Jokowi yang mengganti atau melakukan reshuffle pada waktu itu.

"Kan bapak presiden sukanya Rabu Pon, ya sudah Rabu Pon, kan kita tidak akan mempertanyakan kenapa hari Rabu, kan tidak. Tidak dalam posisi," ucapnya.

Baca juga: Soal Reshuffle, Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

"Soal tanggal, soal hari, kebetulan Rabu, Rabunya Rabu Pon, itukan bukan wilayah yang sebenarnya subtansinya dalam politik juga enggak ada," tambah Said.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto angkat bicara soal kebiasaan Presiden Jokowi yang kerap melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada hari Rabu Pon dalam kalender Jawa.

Hasto menilai, Jokowi memang kerap membuat keputusan istimewa pada waktu tersebut.

"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis," kata Hasto ditemui di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Ditanya soal Rabu Pon yang dalam waktu dekat jatuh pada 1 Februari, Hasto tak ingin berandai-andai bahwa itu bakal menjadi momentum penting Presiden untuk melakukan reshuffle.

Ia pun lantas menilai bahwa setiap pemimpin memang memiliki preferensi tertentu dalam menyikapi tanggal-tanggal yang dianggap sakral.

"Kalau Bung Karno preferensi 17 Agustus 1945, maka membangun waduk Jatiluhur itu mengandung angka-angka itu. Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin," ungkap Hasto.