Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Minta PDI-P Tak Munculkan Konflik antara Parpol Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 30/01/2023, 17:55 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak memunculkan konflik antara partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

Menurutnya, jika ada kebijakan Nasdem yang tak sesuai dengan keinginan PDI-P lebih baik disampaikan langsung secara tertutup pada Presiden Joko Widodo.

“Kalau ada hal yang salah dari Partai Nasdem, kan Pak Hasto bisa bicara pada Pak Presiden secara tertutup,” ujar Ali dihubungi wartawan, Senin (30/1/2023).

“Sehingga tidak membuat kegaduhan, tidak menampakkan permusuhan partai satu dengan yang lain,” ungkapnya.

Baca juga: Soal Reshuffle, Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Adapun Hasto sempat menuding Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memberikan data ekspor-impor beras yang salah pada Jokowi. Ia bahkan menyebut tindakan Syahrul itu sebagai politik gelap.

Menanggapi itu, Ali mengeklaim Nasdem merasa tak punya masalah dengan PDI-P. Malah sebaliknya, Nasdem menganggap PDI-P adalah sekutu karena sama-sama menjadi bagian dari partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Nasdem menganggap PDI-P sebagai teman ya, sudah pasti, wong itu kawan kita berkoalisi,” ucapnya.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa yang bisa memberikan evaluasi pada kinerja menteri adalah Jokowi.

Ali pun menyinggung sikap PDI-P dengan mengingatkan perkara korupsi yang menjerat Wakil Bendahara Umum PDI-P sekaligus Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersangkut korupsi di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) 2020.

Baca juga: Sekjen Nasdem: Pertemuan Pak Presiden dengan Pak Surya Paloh Bagus

“Kalau (menteri) Nasdem dituding seperti itu, itu kan asumsi. Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi?” katanya.

“Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti (menteri) PDI-P? Enggak, kan,” imbuh dia.

Sebelumnya Hasto mengatakan data yang dipakai Jokowi soal stok beras Tanah Air salah. Padahal data itu dipakai Jokowi berpidato di depan MPR.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," sebut Hasto di kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com