Nasdem Minta PDI-P Tak Munculkan Konflik antara Parpol Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak memunculkan konflik antara partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

Menurutnya, jika ada kebijakan Nasdem yang tak sesuai dengan keinginan PDI-P lebih baik disampaikan langsung secara tertutup pada Presiden Joko Widodo.

“Kalau ada hal yang salah dari Partai Nasdem, kan Pak Hasto bisa bicara pada Pak Presiden secara tertutup,” ujar Ali dihubungi wartawan, Senin (30/1/2023).

“Sehingga tidak membuat kegaduhan, tidak menampakkan permusuhan partai satu dengan yang lain,” ungkapnya.

Baca juga: Soal Reshuffle, Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Adapun Hasto sempat menuding Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memberikan data ekspor-impor beras yang salah pada Jokowi. Ia bahkan menyebut tindakan Syahrul itu sebagai politik gelap.

Menanggapi itu, Ali mengeklaim Nasdem merasa tak punya masalah dengan PDI-P. Malah sebaliknya, Nasdem menganggap PDI-P adalah sekutu karena sama-sama menjadi bagian dari partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Nasdem menganggap PDI-P sebagai teman ya, sudah pasti, wong itu kawan kita berkoalisi,” ucapnya.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa yang bisa memberikan evaluasi pada kinerja menteri adalah Jokowi.

Ali pun menyinggung sikap PDI-P dengan mengingatkan perkara korupsi yang menjerat Wakil Bendahara Umum PDI-P sekaligus Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersangkut korupsi di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) 2020.

Baca juga: Sekjen Nasdem: Pertemuan Pak Presiden dengan Pak Surya Paloh Bagus

“Kalau (menteri) Nasdem dituding seperti itu, itu kan asumsi. Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi?” katanya.

“Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti (menteri) PDI-P? Enggak, kan,” imbuh dia.

Sebelumnya Hasto mengatakan data yang dipakai Jokowi soal stok beras Tanah Air salah. Padahal data itu dipakai Jokowi berpidato di depan MPR.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," sebut Hasto di kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," tuturnya.