Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 30/01/2023, 17:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan soal kabar perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan terjadi pada 1 Februari 2023 atau besok lusa.

Untuk diketahui, tanggal 1 Februari 2023 merupakan hari Rabu Pon dalam penanggalan Jawa. Jokowi sebelumnya, biasa melakukan reshuffle pada Rabu Pon.

Menurut Pramono Anung, pada Rabu lusa, Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Bali.

"(Soal reshuffle Rabu Pon) Saya enggak tahu. Rabu saya mendampingi Presiden ke Bali. (Rabu) sore berangkat," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Isu Reshuffle Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Saat wartawan bertanya apakah sebelum ke Bali akan ada agenda di Istana Kepresidenan Jakarta, Pramono Anung tidak menjawab.

Ia hanya hanya kembali menegaskan bahwa pada Rabu sore, Presiden Jokowi akan ke Bali hingga Kamis (2/2/2023).

Pramono menambahkan, meski mengetahui kabar mengenai reshuffle tetapi ia meminta maaf belum bisa membaginya dengan media.

"Ya (Rabu) sore pergi ke Bali sampai kamis. Makasih ya, makasih. Walaupun tahu mohon maaf ya (tak bisa memberi info)," katanya.

Baca juga: Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar semua pihak menunggu saja perihal kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet yang mungkin terjadi pada 1 Februari 2023.

Awalnya, saat ditanya awak media, Jokowi merasa heran jika pada 1 Februari nanti merupakan Rabu Pon.

"Hm? Masa?" tanya Jokowi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Jokowi lagi-lagi mengulang keheranannya perihal Rabu Pon yang akan jatuh pada 1 Februari 2023.

Baca juga: Soal Reshuffle, Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Lalu, Jokowi terkekeh. Ia meminta publik agar menunggu saja.

"Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu saja," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

Jokowi sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir.

Namun, ia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu keputusannya.

Sementara itu, PDI-P terus mendesak agar menteri dari Partai Nasdem untuk dievaluasi. Di antaranya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Hadir di Bukber Nasdem, Opsi Jadi Cawapres Anies Terbuka?

Airlangga Hadir di Bukber Nasdem, Opsi Jadi Cawapres Anies Terbuka?

Nasional
Kehadiran Airlangga di Bukber Nasdem Dinilai Belum Cukup Kuat Beri Sinyal Merapatnya KIB Ke KPP

Kehadiran Airlangga di Bukber Nasdem Dinilai Belum Cukup Kuat Beri Sinyal Merapatnya KIB Ke KPP

Nasional
Bripka Handoko Buka Pintu Penjara supaya Anak Bisa Peluk Ayahnya, Kompolnas: Sosok Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Bripka Handoko Buka Pintu Penjara supaya Anak Bisa Peluk Ayahnya, Kompolnas: Sosok Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Nasional
Survei Indikator Politik: Ridwan Kamil Cawapres Teratas, Disusul Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir

Survei Indikator Politik: Ridwan Kamil Cawapres Teratas, Disusul Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir

Nasional
Simulasi 'Head to Head', Ganjar Menang atas Prabowo dan Anies

Simulasi "Head to Head", Ganjar Menang atas Prabowo dan Anies

Nasional
Cawapres Anies Disebut Layak dari NU, Pengamat: Untuk Tingkatkan Elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Cawapres Anies Disebut Layak dari NU, Pengamat: Untuk Tingkatkan Elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Nasional
Budi Gunawan Dinilai 'Dukung' Prabowo, BIN Diingatkan soal Netralitas

Budi Gunawan Dinilai "Dukung" Prabowo, BIN Diingatkan soal Netralitas

Nasional
Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Nasional
Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Nasional
Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Nasional
Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-'endorse' Jokowi

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-"endorse" Jokowi

Nasional
Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Nasional
Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke