Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redupnya Sinar Ganjar di HUT PDI-P, Tak Dihiraukan Megawati hingga Duduk Berimpitan dengan Kader Lain

Kompas.com - 11/01/2023, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Ganjar Pranowo tak tersorot di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).

Dalam pidato satu setengah jam Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, nama Gubernur Jawa Tengah itu tidak sedikit pun disebut.

Baca juga: Kandidat Capres PDI-P Disebut Masih Berkutat antara Dua Nama, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani

Ganjar juga tak diperlakukan spesial sebagaimana elite-elite partai. Dia tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati, juga tak duduk di barisan kursi tamu terdepan.

Meski namanya digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden (capres) terkuat PDI-P untuk Pemilu 2024, kehadiran Ganjar di acara HUT ke-50 partai terasa biasa-biasa saja.

Duduk berimpitan

Tidak ada kursi spesial buat Ganjar di acara HUT ke-50 PDI-P. Mengenakan baju merah bergambar banteng kebesaran PDI-P, Ganjar duduk berimpitan bersama kader-kader lainnya.

Kursi yang ditempati Ganjar juga bukan barisan terdepan. Baris kursi terdepan diperuntukkan buat para pejabat negara seperti Megawati, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ada pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto serta putra-putri Megawati yang juga menduduki jabatan strategis partai, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Selain itu, ada sejumlah kader PDI-P di Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Baca juga: Saat Megawati Singgung Partai Lain Dompleng Kadernya Jadi Capres, Ganjar Tertawa Lepas

Sementara, di baris kedua, terlihat sejumlah menteri Jokowi di antaranya Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Ganjar tampak duduk di barisan ketiga, bersebelahan dengan Ketua DPD PDI-P Provinsi Jambi Edi Purwanto dan kader-kader lainnya.

Tidak disebut

Lebih dari satu jam Megawati berpidato di acara HUT partainya. Namun, tak sedikit pun nama Ganjar disebut.

Megawati lebih banyak menyinggung soal ketokohan sang ayah, Soekarno, dalam membangun Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tak lain merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), nama terdahulu PDI Perjuangan.

"Partai Nasional Indonesia itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus tertanam di sini kalau kalian adalah PDI Perjuangan," kata Megawati dalam pidatonya.

Baca juga: Megawati Sebut Capres PDI-P adalah Kader, Ganjar: Sabar....

Presiden kelima RI itu juga sempat menyebut nama Presiden Jokowi. Megawati berkelakar bahwa nasib Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDI-P.

"Pak Jokowi itu kayak gitu lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah," ucap Mega disambut gelak tawa tamu yang hadir.

Nama Ma'ruf Amin dan Mahfud MD juga sempat disinggung. Megawati mengaku, dirinya yang meminta Jokowi untuk memilih Ma'ruf Amin mendampinginya sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2019.

Bersamaan dengan itu, Megawati juga meminta Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Saya bilang Pak Jokowi, Pak, entar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, saya bilang Pak Ma'ruf kan. Terus bilang, Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polhukam," ucap Mega.

Baca juga: Tumpeng HUT PDI-P Ke-50 dari Megawati untuk Jokowi hingga Puan, Tak Ada untuk Ganjar?

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com