Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Ketika HUT Ke-50 PDI-P Masih Berbuah Ambiguitas Politik

Kompas.com - 11/01/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEHARI sebelum Hari Ulang Tahun ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), beredar isu bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai berlogo banteng moncong putih tersebut akan sekaligus mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden resmi PDI-P.

Setali tiga uang dengan itu, ekspektasi banyak pihak, terutama media, juga mengalir dalam alur yang sama.

Kejelasan tentang keberanian PDI-P untuk keluar dari ambiguitas politik antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo selama ini memang sangatlah ditunggu-tunggu.

Tapi ternyata, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Megawati Soekarnoputri nampaknya masih asyik dengan narasi-narasi besar yang justru semakin memperlihatkan bahwa PDI-P masih belum mampu menemukan satu pilihan yang tepat untuk ditawarkan kepada publik nasional.

Tentu tak ada masalah bagi PDI-P dan Megawati Soekarnoputri dengan keputusan untuk tetap memainkan strategi "ambiguitas" semacam itu. Karena secara politik, keputusan sepenting itu memang menjadi hak prerogatif seorang ketua umum.

Megawati Soekarnoputri berhak mengumumkan atau tidak mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden resmi PDI-P.

Bahkan berhak sepenuhnya memilih Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo, jika memang itu adalah keinginan Megawati Soekarnoputri.

Masalahnya, Megawati Soekarnoputri belum berani menggunakan hak prerogatifnya. Walhasil, HUT ke-50 PDI-P alih-alih memberikan kepastian politik untuk PDI-P dan untuk jagat politik nasional, justru malah menambah ketidakpastian.

Bagi PDI-P, posisi "status quo" politik pasca-HUT ke-50 akan membuat partai mengalami pelemahan fokus pada pemilihan mendatang.

Visi misi memenangkan partai tanpa diikuti siapa calon yang akan dimenangkan akan membuat perjuangan menjadi hambar dan kurang energik.

Apalagi, secara politik relasi calon pemimpin yang diusung dengan partai yang mengusung sangatlah erat.

Calon yang diusung bisa menjadi penentu raihan suara partai, begitu juga sebaliknya. Jadi kepastian tentang siapa calon yang akan diusung dan diperjuangkan PDI-P juga akan berpengaruh kepada performa elektoral PDI-P di pemilihan mendatang.

Dan nampaknya Megawati Soekarnoputri belum berani untuk berlabuh lebih jauh, bukan karena faktor internal partai, tapi menurut saya, karena Megawati Soekarnoputri lebih memilih untuk memberi bonus waktu kepada Puan Maharani sekira setahun lagi, bahkan lebih. Sebut saja sampai batas akhir penetapan calon presiden.

Dari pidatonya pada HUT ke-50 PDI-P sangat jelas tergambar bahwa Megawati Soekarnoputri menginginkan sosok calon presiden perempuan.

Berbalutkan narasi kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disisipi dengan contoh-contoh pemimpin perempuan di masa lalu, Megawati Soekarnoputri terus mencoba meyakinkan para hadirin yang hadir pada khususnya dan publik nasional pada umumnya bahwa sudah waktunya Indonesia kembali dipimpin perempuan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com