Ketika HUT Ke-50 PDI-P Masih Berbuah Ambiguitas Politik

SEHARI sebelum Hari Ulang Tahun ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), beredar isu bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai berlogo banteng moncong putih tersebut akan sekaligus mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden resmi PDI-P.

Setali tiga uang dengan itu, ekspektasi banyak pihak, terutama media, juga mengalir dalam alur yang sama.

Kejelasan tentang keberanian PDI-P untuk keluar dari ambiguitas politik antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo selama ini memang sangatlah ditunggu-tunggu.

Tapi ternyata, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Megawati Soekarnoputri nampaknya masih asyik dengan narasi-narasi besar yang justru semakin memperlihatkan bahwa PDI-P masih belum mampu menemukan satu pilihan yang tepat untuk ditawarkan kepada publik nasional.

Tentu tak ada masalah bagi PDI-P dan Megawati Soekarnoputri dengan keputusan untuk tetap memainkan strategi "ambiguitas" semacam itu. Karena secara politik, keputusan sepenting itu memang menjadi hak prerogatif seorang ketua umum.

Megawati Soekarnoputri berhak mengumumkan atau tidak mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden resmi PDI-P.

Bahkan berhak sepenuhnya memilih Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo, jika memang itu adalah keinginan Megawati Soekarnoputri.

Masalahnya, Megawati Soekarnoputri belum berani menggunakan hak prerogatifnya. Walhasil, HUT ke-50 PDI-P alih-alih memberikan kepastian politik untuk PDI-P dan untuk jagat politik nasional, justru malah menambah ketidakpastian.

Bagi PDI-P, posisi "status quo" politik pasca-HUT ke-50 akan membuat partai mengalami pelemahan fokus pada pemilihan mendatang.

Visi misi memenangkan partai tanpa diikuti siapa calon yang akan dimenangkan akan membuat perjuangan menjadi hambar dan kurang energik.

Apalagi, secara politik relasi calon pemimpin yang diusung dengan partai yang mengusung sangatlah erat.

Calon yang diusung bisa menjadi penentu raihan suara partai, begitu juga sebaliknya. Jadi kepastian tentang siapa calon yang akan diusung dan diperjuangkan PDI-P juga akan berpengaruh kepada performa elektoral PDI-P di pemilihan mendatang.

Dan nampaknya Megawati Soekarnoputri belum berani untuk berlabuh lebih jauh, bukan karena faktor internal partai, tapi menurut saya, karena Megawati Soekarnoputri lebih memilih untuk memberi bonus waktu kepada Puan Maharani sekira setahun lagi, bahkan lebih. Sebut saja sampai batas akhir penetapan calon presiden.

Dari pidatonya pada HUT ke-50 PDI-P sangat jelas tergambar bahwa Megawati Soekarnoputri menginginkan sosok calon presiden perempuan.

Berbalutkan narasi kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disisipi dengan contoh-contoh pemimpin perempuan di masa lalu, Megawati Soekarnoputri terus mencoba meyakinkan para hadirin yang hadir pada khususnya dan publik nasional pada umumnya bahwa sudah waktunya Indonesia kembali dipimpin perempuan.

Tentu tidak ada yang salah dengan ide untuk memajukan calon pemimpin perempuan atau gagasan tentang kesetaraan gender.

Masalahnya adalah seberapa besar peluang calon perempuan tersebut untuk menang berdasarkan kalkulasi matematika politik yang ada. Dalam hal ini, tentu matematika politik antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

"Choice, not chance, determines your destiny", kata filsuf Aristoteles.

Keberanian menentukan pilihan (choice) lebih berperan besar dalam menentukan arah masa depan ketimbang keterlenaan dalam memanfaatkan kesempatan demi kesempatan (chance).

Perpanjangan kesempatan yang diberikan kepada Puan Maharani akan sekaligus memperpanjang seteru antara dua kubu di dalam PDI-P alias akan mempersulit PDI-P untuk bersatu dan menyamakan visi dalam menyongsong tahun 2024.

Karena publik saat ini sudah sangat melek politik. Pemilih sangat sensitif dengan opini publik di satu sisi dan antusias dengan survei-survei politik ilmiah di sisi lain.

Jika PDI-P terus mengesampingkan suara publik, kurang sensitif terhadap hasil-hasil survei yang konsisten memosisikan Ganjar Pranowo unggul secara elektoral, dan bertahan dengan strategi "ambiguitas" semacam itu, dikhawatirkan justru akan merugikan PDI-P sendiri.

"What people have the capacity to choose, they have the ability to change", kata Madeleine K Albright.

Megawati dan PDI-P berkapasitas untuk mengubah ketidakpastian politik menjadi sebuah kepastian yang akan memperpanjang rentang waktu partai untuk bersatu di bawah satu pilihan politik.

Sebenarnya PDI-P telah membuktikan ini secara faktual. Keberanian PDI-P untuk memilih Jokowi ketimbang bertahan dengan keinginan untuk memajukan Megawati Soekarnoputri di ajang pilpres tahun 2014 adalah "choice" yang mengubah peta politik nasional dan membawa PDI-P pada posisi sebagai pemenang.

Artinya PDI-P punya track record yang jelas untuk berdiri secara berani bersama dengan hasil-hasil survei yang memang telah terbukti memenangkan Jokowi kala itu. Lantas kini PDI-P ibarat melupakan pengalaman tahun 2014 lalu dalam berkeputusan.

Setiap bulan selalu ada lembaga survei terpercaya yang merilis hasil survei mereka. Hasilnya pun tetap konsisten bahwa Ganjar Pranowo adalah satu-satunya kader PDI-P yang berhasil mengalahkan kandidat lain yang potensial mengalahkan PDI-P jika calonnya bukanlah Ganjar Pranowo.

Bahkan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan peningkatan drastis suara Ganjar Pranowo.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menduduki peringkat pertama sebagai calon presiden 2024 dengan suara sebesar 33,7 persen.

Menurut SMRC, dari bulan Mei 2021 ke Desember 2022, suara Ganjar meningkat drastis dari sebelumnya 25,5 persen.

Jadi dengan tetap bertahan bersama strategi ambiguitas politik seperti ini, berharap Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani bisa semakin mengonsolidasikan "rumah tangga" PDI-P, peluangnya justru berpotensi malah sebaliknya.

Belum jelasnya posisi partai tentang pilihan apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, maka potensi pembelahan akan semakin besar, alih-alih konsolidasi.

Kedua kubu baik yang mendukung Ganjar Pranowo maupun pendukung Puan Maharani akan berpotensi meramaikan ruang publik dengan aksi-reaksi konfliktual seperti tahun 2022 lalu yang sudah tentu akan sangat merugikan PDI-P.

Boleh jadi konflik kedua kubu bisa diredam oleh aturan main internal partai seperti yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir di mana hubungan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo terlihat hangat.

Tapi selama pilihan belum diambil, peluang konflik tetap ada dan bisa jadi semakin hari akan semakin berbahaya bagi PDI-P sendiri yang berusaha menciptakan hattrick pada ajang Pemilu 2024