Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heran Banyak Media Meliput HUT Ke-50 PDI-P, Megawati: Nungguin Capres? Enggak Ada!

Kompas.com - 10/01/2023, 12:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa keputusan mengenai calon presiden (capres) yang akan diusung PDI-P berada di tangannya.

Ia pun menegaskan bahwa ia tidak akan mengumumkan capres yang akan diusung PDI-P dalam peringatan HUT ke-50 PDI-P yang digelar pada Selasa (10/1/2023) hari ini.

"Sekarang nungguin, enggak ada, ini urusan gue," kata Megawati di Jakarta International Expo, Selasa siang.

Megawati menyatakan, hasil Kongres V PDI-P pada 2019 lalu telah memberikan hak prerogatif kepadanya untuk memutuskan capres dari PDI-P.

Baca juga: Sorot Kemiskinan di Jakarta, Megawati Sindir Kader PDI-P: Kalian Enggak Punya Rasa Iba, Hah?

"Saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogratif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan," kata dia.

Megawati pun mengaku heran karena banyaknya media mau meliput acara ini karena ia disebut-sebut bakal mengumumkan capres PDI-P pada hari ini.

"Yang daftar 150 (media) alam luar negeri. Kenapa ya, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu tunggu kalau orang main taruhan sudah masang, yang mau diumukan Ibu, siapa?" kata Megawati, Selasa.

Baca juga: Tekankan Kader Jalankan Instruksi Partai, Megawati: Kalau Tak Mengerti, Jangan Ada di PDI-P

Pernyataan Megawati itu lantas disambut tepuk tangan oleh kader yang hadir. Ia menegaskan bahwa capres yang diusung PDI-P tidak diumumkan pada hari ini.

"Ya ntar dulu, memangnya aku situ, tepuk tangan mau tergiur umumkan, enggak," kata Megawati.

Seperti diketahui, hingga kini PDI-P belum memutuskan capres yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Sejauh ini ada dua kader yang dianggap berpotensi jadi capres dari PDI-P yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com