Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redupnya Sinar Ganjar di HUT PDI-P, Tak Dihiraukan Megawati hingga Duduk Berimpitan dengan Kader Lain

Kompas.com - 11/01/2023, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Ganjar Pranowo tak tersorot di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).

Dalam pidato satu setengah jam Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, nama Gubernur Jawa Tengah itu tidak sedikit pun disebut.

Baca juga: Kandidat Capres PDI-P Disebut Masih Berkutat antara Dua Nama, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani

Ganjar juga tak diperlakukan spesial sebagaimana elite-elite partai. Dia tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati, juga tak duduk di barisan kursi tamu terdepan.

Meski namanya digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden (capres) terkuat PDI-P untuk Pemilu 2024, kehadiran Ganjar di acara HUT ke-50 partai terasa biasa-biasa saja.

Duduk berimpitan

Tidak ada kursi spesial buat Ganjar di acara HUT ke-50 PDI-P. Mengenakan baju merah bergambar banteng kebesaran PDI-P, Ganjar duduk berimpitan bersama kader-kader lainnya.

Kursi yang ditempati Ganjar juga bukan barisan terdepan. Baris kursi terdepan diperuntukkan buat para pejabat negara seperti Megawati, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ada pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto serta putra-putri Megawati yang juga menduduki jabatan strategis partai, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Selain itu, ada sejumlah kader PDI-P di Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Baca juga: Saat Megawati Singgung Partai Lain Dompleng Kadernya Jadi Capres, Ganjar Tertawa Lepas

Sementara, di baris kedua, terlihat sejumlah menteri Jokowi di antaranya Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Ganjar tampak duduk di barisan ketiga, bersebelahan dengan Ketua DPD PDI-P Provinsi Jambi Edi Purwanto dan kader-kader lainnya.

Tidak disebut

Lebih dari satu jam Megawati berpidato di acara HUT partainya. Namun, tak sedikit pun nama Ganjar disebut.

Megawati lebih banyak menyinggung soal ketokohan sang ayah, Soekarno, dalam membangun Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tak lain merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), nama terdahulu PDI Perjuangan.

"Partai Nasional Indonesia itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus tertanam di sini kalau kalian adalah PDI Perjuangan," kata Megawati dalam pidatonya.

Baca juga: Megawati Sebut Capres PDI-P adalah Kader, Ganjar: Sabar....

Presiden kelima RI itu juga sempat menyebut nama Presiden Jokowi. Megawati berkelakar bahwa nasib Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDI-P.

"Pak Jokowi itu kayak gitu lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah," ucap Mega disambut gelak tawa tamu yang hadir.

Nama Ma'ruf Amin dan Mahfud MD juga sempat disinggung. Megawati mengaku, dirinya yang meminta Jokowi untuk memilih Ma'ruf Amin mendampinginya sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2019.

Bersamaan dengan itu, Megawati juga meminta Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Saya bilang Pak Jokowi, Pak, entar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, saya bilang Pak Ma'ruf kan. Terus bilang, Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polhukam," ucap Mega.

Baca juga: Tumpeng HUT PDI-P Ke-50 dari Megawati untuk Jokowi hingga Puan, Tak Ada untuk Ganjar?

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com