Terpilihnya Silmy Karim Jadi Dirjen dan Memori Kritik Keras Jokowi ke Imigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpilihnya Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempunyai kaitan dengan kritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Jokowi sempat melontarkan kritik keras kepada Ditjen Imigrasi terkait visa on arrival hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Hal itu dia sampaikan dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Menurut Jokowi, dia menerima keluhan terkait pemberian visa on arrival hingga KITAS bagi warga asing yang mempunyai urusan pekerjaan atau bisnis hingga wisatawan.

Saat itu Jokowi mengatakan, pengurusan visa on arrival hingga KITAS sangat menyulitkan bagi warga asing.

Baca juga: Bos Krakatau Steel Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," kata Jokowi saat memimpin rapat yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

Baca juga: Geram dan Malunya Jokowi soal Pelayanan Imigrasi: Ganti kalau Tak Punya Kemampuan!

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat," tutur Jokowi.

"Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" papar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku merasa malu mendengar keluhan tentang pengurusan KITAS dan visa.

"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga," ucap Jokowi.

Untuk itu, kepala negara ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.

Baca juga: Profil Silmy Karim, Ahli Manajemen Pertahanan yang Jadi Dirjen Imigrasi

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyarankan supaya Menkumham Yasonna Laoly mengganti pejabat Dirjen Imigrasi jika tidak mampu melakukan terobosan terkait persoalan itu.

"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau endak, enggak akan berubah," kata Jokowi.

Jokowi meminta layanan imigrasi harus diubah total menjadi memudahkan dan melayani.

"Kalau perlu dirjen-nya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus diubah," tegasnya.

Baca juga: Terpilih Jadi Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Punya Harta Rp 200 Miliar

Jokowi mengungkapkan akibat lain dari sulitnya layanan imigrasi di Indonesia. Menurut dia, Indonesia menjadi sangat tidak menarik bagi investor.

"Saya cek kenapa kita menjadi tidak menarik? Salah satunya, bukan salah satunya, paling gede kontribusinya adalah urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama," ungkap Jokowi.

Terpilihnya Silmy Karim

Penunjukan Silmy berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budhi Revianto menyampaikan, penunjukan Silmy Karim yang merupakan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk., telah melalui proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahapan.

"Silmy Karim terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi terbuka Dirjen Imigrasi mulai dari sejak proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara, hingga wawancara oleh Tim Pansel," ujar Andap dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).

Baca juga: Singgung Layanan Imigrasi RI, Jokowi: Masih Mengatur dan Mengontrol, Mestinya Memudahkan dan Melayani

Andap memaparkan, penilaian dilakukan oleh pansel yang terdiri dari berbagai stakeholder seperti dari internal Kemenkumham, Kementerian PAN-RB, dan Lembaga Administrasi Negara.

Dia menyebut, Silmy Karim menjadi salah satu dari tiga peserta terbaik yang direkomendasikan Pansel kepada Menkumham Yasonna Laoly.

Selanjutnya, Yasonna mengajukan nama-nama tersebut kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.

Andap menekankan, dengan terpilihnya Dirjen Imigrasi baru, Imigrasi akan mengoptimalkan pelayanan keimigrasian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Baca juga: Jokowi Minta Dirjen Imigrasi Diganti jika Tak Mampu Perbaiki Layanan Keimigrasian

"Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal," tutur dia.

Adapun langkah selanjutnya Kemenkumham akan menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dirjen Imigrasi.

Seleksi terbuka Dirjen Imigrasi sendiri sudah dibuka sejak 27 Juli 2022 lalu.

Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI, dan Polri, serta kategori non-PN Dalam hal ini, Silmy Karim mengikuti seleksi dari kategori non-PNS.

Baca juga: Dapat Banyak Keluhan Soal Imigrasi, Jokowi: Harus Berubah Total!

Keikutsertaan non-PNS dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan Madya dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT Utama dan Madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” ujar Andap.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny, Adhyasta Dirgantara | Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Icha Rastika)