Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/09/2022, 07:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Dirjen Imigrasi diganti apabila tidak bisa melakukan perbaikan layanan keimigrasian.

Presiden menyinggung hal tersebut saat memberi sambutan pada rapat terbatas yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

Rapat tersebut antara lain dihadiri Menkumham Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Jokowi Minta Dirjen Imigrasi Diganti jika Tak Mampu Perbaiki Layanan Keimigrasian

Dalam rapat itu, presiden sempat dua kali menyinggung soal digantinya Dirjen Imigrasi.

"Pagi hari ini secara khusus kita akan bicara soal visa, visa on arrival dan juga yang berkaitan dengan Kitas," ujar Jokowi saat membuka rapat.

Kepala negara lantas menjelaskan mengapa persoalan visa dan Kitas itu dibahasnya secara khusus.

Presiden mengaku banyak mendapat keluhan soal pengurusan dua dokumen imigrasi itu. Keluhan yang datang berasal dari para investor, turis maupun warga negara asing (WNA) yang ingin mendapatkan izin tinggal sementara.

Baca juga: Dapat Banyak Keluhan Soal Imigrasi, Jokowi: Harus Berubah Total!


Jokowi ingin agar setelah rapat pada Jumat, terjadi perubahan total pada layanan imigrasi di Tanah Air.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak. Baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," ungkap Jokowi.

"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga," imbuh dia.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini diubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," ucap dia.

Imigrasi.KOMPAS.COM/IDHAM KHALID Imigrasi.

Kepala negara melanjutkan, dia pun merasa malu karena mendapat banyak keluhan soal layanan imigrasi.

Presiden lantas memberikan contoh layanan imigrasi di beberapa negara maju.

Tanpa menyebutkan negaranya, Jokowi menuturkan, pemberian visa di sejumlah negara mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Antara lain dampak investasi, membuka lapangan kerja hingga kontribusi ekonomi secara lebih lanjut.

Baca juga: Singgung Layanan Imigrasi RI, Jokowi: Masih Mengatur dan Mengontrol, Mestinya Memudahkan dan Melayani

"Orang itu diberikan baik yang namanya visa yang namanya Kitas itu mereka melihat itu kalau dia investor, investasinya berapa sih? Negara itu pasti lihat," ungkap Jokowi.

"Dia mau buka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?" lanjutnya.

Jokowi pun menekankan bahwa dirinya sudah mengecek langsung dampak dari layanan imigrasi Indonesia yang belum maksimal.

Menurut dia, kondisi itu menjadi faktor utama Indonesia tak menarik bagi investor menanamkan investasinya.

"Saya cek ini kenapa? Kita menjadi tidak menarik (untuk investasi)? Salah satunya, bukan salah satunya, paling besar kontribusinya adalah urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama," ungkap dia.

Padahal, menurut dia, investasi sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, Jokowi kembali menekankan agar layanan imigrasi harus dirubah total.

"Kita harus mulai betul-betul mengubah ini Pak sudah. Ganti itu kalau memang tidak punya kemampuan untuk reform ganti semuanya," kata dia.

"Dari dirjen sampai bawah ya ganti. Ndak akan berubah, kalau enggak (diganti). Enggak akan berubah," ucap Kepala Negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.