Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Silmy Karim, Ahli Manajemen Pertahanan yang Jadi Dirjen Imigrasi

Kompas.com - 27/12/2022, 07:40 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk., Silmy Karim, terpilih menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dia lolos setelah menyisihkan sejumlah kandidat lain dalam proses seleksi terbuka yang digelar oleh Kemenkumham.

Silmy Karim unggul dari 2 kandidat lainnya yakni Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto, dan Purnawirawan TNI AU sekaligus Kabalitbang Kementerian Pertahanan Julexi Tambayong.

Baca juga: Bos Krakatau Steel Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi

Profil Silmy Karim

Silmy Karim lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974.

Tidak banyak hal yang diketahui dari kehidupan pribadi sarjana ekonomi lulusan Universitas Trisakti itu.

Sebelum masuk ke dalam badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintahan, Silmy dikenal sebagai profesional yang berkecimpung dalam industri pertahanan.

Silmy juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang militer dan pertahanan. Namun, ia mendapat kesempatan menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan atas prakarsa Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin.

Baca juga: Kisah Silmy Karim di Balik Kesuksesan TNI Sabet Juara Lomba Tembak sampai Buat Australia dan AS Keki

Dia kemudian dikirim ke sejumlah institusi pendidikan di luar negeri buat mengenyam pendidikan militer dan pertahanan.

Mulai dari NATO School di Jerman serta Harvard University dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Setelah pulang ke Indonesia, Silmy menjadi pakar bidang manajemen pertahanan dan keamanan nasional. Karena itulah dia kemudian direkrut buat menduduki sejumlah posisi di pemerintahan.

Baca juga: Sosok Dirut Krakatau Steel Silmy Karim yang Diusir DPR

Posisi di pemerintahan yang pernah dijabat Silmy adalah:

  • Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (2007-2008)
  • Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (2008-2009)
  • Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (2010-sekarang)
  • Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI (2010-2011)
  • Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2010-2011)
  • Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014)
  • Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (2013-2015)

Sepak terjang Silmy dalam dunia bisnis membuatnya diminta mengurusi sejumlah BUMN bermasalah. Karena hal itulah dia sempat dijuluki sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit.

Baca juga: Ini Harapan Silmy Karim untuk Barata Indonesia

Dia pun tercatat pernah menjabat sebagai komisaris dan direktur utama pada sejumlah BUMN, yaitu:

  • Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) (2011-2014)
  • Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Agustus 2016-September 2018)
  • Direktur Utama PT Pindad (Persero) (Desember 2014-Agustus 2016)
  • Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (sejak September 2018)

Selain itu, Silmy juga menduduki berbagai posisi di lembaga industri besi dan baja, yaitu:

  • Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) (2018-Sekarang)
  • Vice Chairman South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) (2021-2022)
  • Chairman of Finance Committee SEAISI (2021-2022)
  • President ASEAN Iron and Steel Council (AISC) (2022-sekarang)
  • Chairman South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) (2022-sekarang)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com