Kompas.com - 15/02/2022, 05:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI kembali melakukan pengusiran kepada salah satu pejabat saat rapat kerja. Kali ini, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim yang mendapat giliran.

Pengusiran terjadi saat rapat dengar pendapat (RDP ) Komisi VII DPR RI dengan pihak Krakatau Steel dan Direktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian, pada Senin (14/2/2022) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut beragendakan pembahasan mengenai perkembangan smelter di Kalimantan Selatan, blast furnace yang mangkrak, serta meminta penjelasan mengenai impor baja.

Pengusiran berawal dari perdebatan antara Silmy dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi.

Baca juga: Terlibat Proyek Kereta Cepat dan Garap Pembangkit Listrik Jadi Tugas Silmy Karim di Pos Baru

Bambang menilai Silmy tak menghargai anggota Komisi VII DPR RI. Ia lalu mempersilakan Silmy keluar setelah sempat terjadi adu mulu.

"Baik, kalau memang harus keluar, kita keluar," ujar Silmy dalam RDP dengan Komisi VII yang ditayangkan dalam akun YouTube Komisi VII DPR RI Channel.

Sikap Silmy yang menantang Komisi VII DPR pun menyita perhatian publik.

Lantas seperti apa sosok Silmy Karim?

Melansir dari laman krakatausteel.com, Selasa (15/2/2022), Silmy menjabat sebagai Direktur Utama BUMN bidang konstruksi baja tersebut sejak tahun September 2018.

Sebelum menjadi Dirut Krakatau Steel, Silmy juga pernah menjabat sebagai di perusahaan BUMN lainnya, yaitu PT Pindad (Persero) dan PT Barata Indonesia (Persero).

Silmy menjabat sebagai Dirut Barata Indonesia mulai Agustus 2016-September 2018. Ia menjadi Dirut Pindad sebelum memimpin Barata Indonesia, tepatnya pada Desember 2014-Agustus 2016.

Sementara itu mengutip dari Tribunnews, Silmy diketahui merupakan seorang profesional muda yang berkecimpung dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan sebelum bergabung dengan perusahaan-perusahaan pelat merah.

Sepak terjangnya membuat ia mendapat banyak penawaran untuk memimpin BUMN bermasalah. Bahkan ia punya julukan sebagai Direktur Utama spesialias BUMN sakit.

Baca juga: Dirut Krakatau Steel Diusir dari Rapat, Anggota DPR: Dia Sudah Nantangin

Sebelum menjadi pimpinan di sejumlah BUMN, Silmy Karim sempat bekerja di bebrerapa institusi Pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan.

Karir Silmy di pemerintahan, yaitu:

  • Anggota Dewan Analis Strategis BIN pada 2013-2015
  • Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) pada 2011-2014
  • Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014)
  • Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2010-2011
  • Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI pada 2010-2011
  • Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI pada 2008-2009
  • Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI pada 2007-2008

Pria kelahiran Tegal pada 19 November 1974 ini sebenarnya tidak memiliki background pendidikan mililer maupun pertahanan.

Namun Silmy pernah mendapat kesempatan menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan atas prakarsa Wakil Menteri Pertahanan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sjafrie Sjamsoeddin.

Bahkan Silmy menempuh pendidikan militer dan pertahanan hingga ke luar negeri. Ia pernah mengambil study di NATO School, Jerman, Harvard University, dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Berkat ilmunya tersebut, Silmy Karim lantas dipecaya menjadi salah satu pakar di Indonesia pada bidang Manajemen Pertahanan dan National Security.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Maret 2021, Silmy Karim dikethaui memiliki harta kekayaan hingga Rp 205 miliar.

Insiden pengusiran di DPR

Peristiwa pengusiran Silmy dari RDP di DPR berawal saat Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi berkomentar atas paparan yang disampaikan Silmy mengenai proyek blast furnace atau pembangunan pabrik baja sistem tanur tinggi.

Bambang mengaku bingung lantaran pabrik untuk blast furnace dihentikan, tetapi di sisi lain ada keinginan untuk memperkuat produksi dalam negeri.

"Yang saya unik ini, bagaimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri. Ini jangan maling teriak maling gitu lho, jangan kita ikut bermain pura-pura enggak ikut bermain," kata Bambang.

Baca juga: Krakatau Steel dan Tatalogam Group Sepakat Garap Industri Baja Berkelanjutan

Suasana kemudian menjadi panas ketika Silmy tiba-tiba memotong pernyataan Bambang.

"Maksudnya maling bagaimana, Pak?" kata Silmy menyela pernyataan Bambang.

Bambang lalu menyinggung sebuah kasus yang bergulir di Polda Metro Jaya yang melibatkan salah satu anggota Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia, Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), organisasi yang dipimpin Silmy.

Silmy lalu menegaskan ia hadir pada RDP dengan Komisi VII DPR sebagai Dirut Krakatau Steel, bukannya dengan kapasias sebagai Ketua IISIA.

Pada saat itulah Bambang menegur Silmy dengan nada tinggi agar Silmy menaati aturan persidangan. Bahkan ia meminta Silmy untuk keluar jika tidak bisa mengikuti aturan itu. Hal itu lalu dijawab oleh Silmy dengan menyatakan bahwa ia bersedia keluar.

Baca juga: Usir Dirut Krakatau Steel, Pimpinan Komisi VII: Kayaknya Anda Enggak Pernah Menghargai

Tantangan Silmy memantik kemarahan sejumlah anggota Komisi VII DPR yang mengikuti RDP. Beberapa orang sempat berbicara dan meminta Silmy keluar dari ruang rapat.

"Untuk menjaga marwah kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin gitu ya keluar saja," ujar salah satu anggota Komisi VII.

Mendapat respons dari sejumlah anggota Komisi VII, Silmy sempat berupaya meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menantang Komisi VII DPR. Namun para anggota Komisi VII tegas meminta peraih pengharagaan Bintang Dharma Pertahanan dari Menteri Pertahanan tersebut keluar.

"Anda sudah menjawab bahwa Anda pengin keluar, silakan keluar," tegas Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

Nasional
Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.