Kaleidoskop 2022: Rumitnya Pencapresan di PDI-P, Berujung Sanksi atau Pilih Patuhi Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mentargetkan hattrick atau tiga kali berturut-turut menang pemilihan umum (Pemilu).

Diketahui, PDI-P sudah dua kali keluar sebagai partai pemenang pemilu, yakni tahun 2014 dan 2019.

Namun, partai berlambang banteng moncong putih ini belum bicara soal koalisi atau pencapresan.

Hingga Desember 2022, PDI-P masih belum menentukan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung untuk kontestasi di 2024.

Baca juga: Soal Momentum Pengumuman Capres-Cawapres, PDI-P: Wewenang Penuh Ketua Umum

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berkali-kali mengatakan bahwa partainya punya mekanisme terkait pencapresan yang harus dihormati.

Hasto menegaskan bahwa semua keputusan dan kapan mengumumkan tokoh capres maupun cawapres PDI-P dipegang oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Masalah capres dan cawapres itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres-cawapres," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hal ini yang menjadikan seluruh kader PDI-P enggan bicara soal pencapresan.

Larangan itu, rupanya tidak hanya ditujukan kepada kader bawah, bahkan petinggi dan senior PDI-P.

"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut," kata Hasto di Sekolah Partai, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: Sekjen Golkar Singgung Bentrok di PDI-P, Djarot Ingatkan Tak Campuri Rumah Tangga Partai Lain

Namun, berdasarkan catatan Kompas.com, sudah ada beberapa kader PDI-P yang terang-terangan menyampaikan dukungan kepada tokoh tertentu sebagai capres.

Tokoh itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.

Dua kader PDI-P ini memang setahun ke belakang kerap digadang bakal maju sebagai capres 2024.

Hal ini menjadikan PDI-P seolah memiliki basis dukungan yang berbeda, antara dukung Ganjar atau Puan.

Baca juga: Survei Charta Politika: PDI-P Juara Disusul Gerindra dan Golkar, Nasdem Merosot

Ilustrator: Kompas.com/Andika Bayu Setyaji Dua kandidat calon presiden dari PDI-P, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Soal dukung-mendukung, sejumlah kader PDI-P sudah menyatakan terang-terangan mendukung Ganjar atau Puan.

Dukungan itu salah satunya ditandai dengan kemunculan Dewan Kolonel.

Dewan Kolonel adalah sebuah forum yang didirikan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR.

Adanya Dewan Kolonel pertama kali diketahui dari pernyataan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan.

Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan Maharani di seluruh daerah pemilihan (dapil) hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.