Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2022: Rumitnya Pencapresan di PDI-P, Berujung Sanksi atau Pilih Patuhi Megawati

Kompas.com - 23/12/2022, 17:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Komarudin mengatakan, empat kader PDI-P itu dikenakan sanksi karena berbicara soal dukungan capres kepada media.

Bersamaan dengan sanksi Dewan Kolonel, DPP PDI-P juga menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo karena membuat pernyataan siap menjadi capres.

Adapun Ganjar menyatakan diri siap menjadi capres ketika ditanya dalam sebuah wawancara stasiun televisi.

"Kalau bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan," ungkap Komarudin.

Sementara itu, DPP PDI-P juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua DPC Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy.

Sanksi itu buntut dukungan Rudy terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres.

Baca juga: Ganjar Paling Disukai Versi SMRC, PDI-P: Survei Bukan Satu-satunya Pertimbangan yang Menentukan

Sanksi dijatuhkan oleh DPP PDI-P setelah Rudy dipanggil untuk memberikan klarifikasi di gedung DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10/2022).

Sama seperti Ganjar dan Dewan Kolonel, pengumuman peringatan itu juga disampaikan oleh Komarudin Watubun.

"Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara FX Rudyatmo," kata Komarudin.

Patuh pada Megawati

Kepatuhan terhadap Megawati seakan menjadi kunci segala hal di PDI-P terkait pencapresan.

Dua tokoh yang disebut-sebut bakal diusung PDI-P sebagai capres, yaitu Ganjar dan Puan sama-sama kompak patuh terhadap Megawati.

Ganjar, usai dikenakan sanksi teguran lisan DPP PDI-P menyatakan menerima bahwa pencapresan adalah ranah Megawati.

Sanksi yang dijatuhkan kepadanya pun diterima sebagai bentuk disiplin kader.

"Kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," kata Ganjar, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Puan Sebut PDI-P Punya Capres Sendiri, Akan Dideklarasikan Secepatnya

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," ujarnya lagi sembari menunjuk baju seragam merahnya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.

Sementara itu, Puan Maharani menyatakan menerima apabila ada dukungan terhadapnya untuk menjadi capres.

Akan tetapi, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menegaskan ikut mekanisme partai, yakni keputusan pencapresan di tangan sang ibunda, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau ada yang ingin saya menjadi presiden, ya alhamdulillah. Tapi soal mekanisme pencalonan ada di Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Ditanya soal Waktu Deklarasi Capres PDI-P, Puan Maharani: Semua Deg-degan Ya...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com