Bawaslu Sebut Akses Sipol Masih Dibatasi KPU, Tak Bisa Awasi Berubahnya Status Keanggotaan Parpol

Menurutnya, dugaan kecurangan ini tidak terlepas dari kerja-kerja KPU yang dianggap tidak transparan soal data.

Samsang mengatakan, ketertutupan data ini diklaim demi pelindungan data pribadi. Namun, menurutnya, bukan hanya data yang tidak transparan, melainkan juga proses verifikasi yang dilakukan KPU.

"Ini semakin menimbulkan banyak keresahan di kita dan spekulasi yang bermunculan. Bisa saja ada partai yang memenuhi syarat tapi tidak diloloskan dan sebaliknya. Kami anggap selain data tertutup, proses juga tertutup," kata Samsang dalam jumpa pers virtual, Minggu.

"Kami coba lakukan pemantauan di luar legalisasi sebagai kelembagaan pemantau tapi sebagai masyarakat sipil. Banyak temuan kita bahwa ada yang sangat tertutup dan ditutupi di sini," lanjutnya.

Baca juga: Bawaslu: Safari Politik Anies Kurang Etis, Terkesan Curi Start Kampanye

Samsang mengeklaim bahwa pihaknya menemukan hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator-verifikator KPU di daerah, dalam hal ini Sulawesi Selatan, berubah ketika direkapitulasi berjenjang.

Perubahan ini disebut tak lepas dari upaya intervensi, bahkan intimidasi, atas para staf KPU yang memiliki akses atas data keanggotaan parpol yang didaftarkan. Data ini, klaim Samsang, "diperoleh secara gerilya" imbas tertutupnya akses.

"Disinyalir ada intimidasi terhadap teman-teman penyelenggara di KPU kabupaten/kota sampai provinsi. Itu data sampai berubah," ujar Samsang.

Menurutnya, intimidasi ini dilakukan dengan berbagai dalih, termasuk di antaranya ancaman mutasi, bahkan membawa-bawa institusi tertentu.

Baca juga: Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Anies Curi Start Kampanye, Dianggap Tak Penuhi Syarat

"Ada kawan kita di staf administrasi bisa bertahan karena hanya dirinya diancam, tapi ada juga yang pertahanannya runtuh karena diancam keseluruhan kawan-kawan mereka yang ada di bagian data atau staf itu dilakukan mutasi," ujarnya.

"Kami memiliki capture dari publish awal menyebutkan data yang tidak memenuhi syarat, (termasuk) nama partainya bahkan, tapi pada beberapa hari kemudian itu berubah, tidak ada data itu kembali," imbuh Samsang.

Bukan hanya kinerja KPU, Samsang juga menyoroti Bawaslu yang dianggap tak maksimal dalam melakukan pengawasan.

"Mereka punya data, mereka bisa buka sebagai pembanding ketika ada keputusan (KPU), dan itu yang tidak kami lihat peran fungsi pengawasan dari Bawaslu," pungkasnya.