Buntut Pelaporan Anies, Bawaslu Imbau Jauhi Politik Praktis di Tempat Ibadah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau seluruh pihak menjauhi aktivitas politik praktis di tempat ibadah.

Hal ini disampaikan sehubungan dilaporkannya eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sekaligus bakal calon presiden dari Partai Nasdem karena dalam safari politiknya di Banda Aceh turut mengunjungi Masjid Baiturrahman pada 2 Desember 2022.

Buntut hal ini, Anies dilaporkan ke Bawaslu RI karena dituduh melakukan curi start kampanye.

"Bawaslu mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak melakukan atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam jumpa pers, Senin (12/12/2022).

Baca juga: Soal Gangguan Saat Kedatangan Anies Baswedan, Nasdem: Penjegalan Sudah Dimulai dari Medan

Bagja membenarkan bahwa saat ini memang belum masuk masa kampanye peserta Pemilu 2024.

Laporan pelapor Anies pun dianggap belum memenuhi syarat.

Ia menyebutkan, peristiwa yang dilaporkan belum mengandung dugaan pelanggaran pemilu karena belum adanya penetapan peserta pemilu.

"Bawaslu juga mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas politik yang mengarah pada dukungan dan/atau kampanye terkait Pemilu 2024," ungkap Bagja.

"Bawaslu juga mengingatkan bahwa aktivitas kampanye di tempat ibadah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aktivitas kampanye di tempat ibadah, menurut UU Pemilu dapat dijerat sanksi pidana," jelasnya.

Baca juga: Diklaim Sudah Fix Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Terkait laporan terhadap Anies, Bagja menyebut bahwa pihaknya memberi tambahan waktu 2 hari hingga 14 Desember 2022 untuk pelapor melengkapi syarat materiil.

Pemberian waktu 2 hari kepada pelapor ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Dalam melengkapi syarat materiil itu, pelapor Anies mesti melampirkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu, baik itu pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara pemilu, atau tindak pidana pemilu dalam peristiwa yang dilaporkan.