Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat Kader PDI-P Banyak Dicuri Partai Lain, Anggota DPR ke KPU: Jangan Diloloskan

Kompas.com - 15/11/2022, 15:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Cornelis menceritakan masih adanya kesalahan-kesalahan dalam administrasi keanggotaan partai politik.

Menurutnya, hal ini semestinya penting disoroti penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Cornelis mencontohkan, bagaimana ada sejumlah anggota PDI-P justru masuk dalam keanggotaan partai lain.

"Saya dapat temuan di lapangan, partai partai politik ini kan sedang lagi dilakukan verifikasi. Di lapangan, masa data data yang diberikan itu double? Orang yang PDI Perjuangan, kok masuknya ke partai lain, NIK-nya juga dapat, dari mana itu?" tanya Cornelis dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama penyelenggara Pemilu, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: KPU Harap Perppu Pemilu Terbit Pertengahan November 2022

Menyayangkan hal tersebut, Cornelis berharap ketegasan dari penyelenggara Pemilu untuk tidak meloloskan partai tersebut.

Namun, Cornelis tidak menyebut partai mana yang dimaksudkannya tersebut.

"Kalau memang partai-partai politik ini seperti ini, sebaiknya jangan diloloskan, repot kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Cornelis menjelaskan bahwa ia tidak tutup mata terhadap kenyataan itu.

Pasalnya, ia menegaskan tetap memantau daerah, meski berada di pusat yaitu DPR.

Baca juga: PDI-P: Tak Ucapkan Selamat Ultah Bukan Berarti Presiden Miskomunikasi dengan Nasdem

Ia bercerita, berdasarkan temuannya, ada pemuka agama yang turut masuk keanggotaan partai politik.

"Jadi tahu, tolong itu, jangan sampai, pastor juga lalu masuk. Kasian kawan-kawan KPU, yang kerja memverifikasi, jauh-jauh masuk ke kampung-kampung sana," kata Cornelis.

Oleh karena itu, Cornelis menyarankan agar KPU dan Bawaslu memverifikasi partai politik di tingkat pusat.

Menurutnya, jika di tingkat pusat, sebuah partai dinyatakan lolos, langsung dipersilakan mengikuti pemilu.

"Enggak usah verifikasi lagi, udah, ikut aja pemilu. Ada atau tidak, pengurus di sana, masa bodoh. Daripada mencuri orang punya anggota. Jangan anggota PDI Perjuangan banyak dicuri, komplain mereka dengan saya. Bagaimana ini pak, katanya," ujar Cornelis.

Baca juga: Kemenangan 5 Parpol dalam Sengketa Verifikasi Administrasi atas KPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com