Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Kompas.com - 03/05/2024, 10:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum caleg anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sius Dowansiba, Heriyanto, yang telat hadir di sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).

Saldi menyampaikan, telatnya pemohon membuat susah seluruh pihak. Ia pun menegur Heriyanto dengan menyebut bahwa yang telat akan disetrap berupa push up.

Mulanya, Saldi Isra tengah mempersilakan kuasa hukum pemohon perkara bernomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Alberthus, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Ketika pemohon mulai berbicara, Heriyanto memotong ucapannya.

Baca juga: Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

"Mohon izin yang mulia," kata Heriyanto dalam sidang sengketa, Jumat.

Selanjutnya, Saldi bertanya siapa yang meminta izin ketika kuasa hukum lain tengah menerangkan pokok permohonan.

"Siapa yang yang minta mohon izin tadi?" tanya Saldi.

"Mohon izin yang mulia, kuasa hukum pemohon 117 yang mulia. Mohon maaf terlambat, yang mulia," kata Heriyanto.


Saldi lantas meminta Heriyanto agar tidak terlambat lagi. Jika masih terlambat, ia meminta yang terlambat untuk push up.

"Nanti enggak boleh lagi terlambat, ya," tutur Saldi.

"Siap yang mulia, baik," jawab Heriyanto.

"Nanti kalau terlambat terus, susah kita. Nanti disetrap pakai apa? Pakai push-up," selorohnya.

Baca juga: Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Selanjutnya, Saldi mempersilakan Alberthus kembali melanjutkan menerangkan pokok-pokok permohonan.

Sebagai informasi, MK tengah mengadili perkara Pileg 2024.

MK menyatakan, ada 297 gugatan sengketa Pileg 2024 yang diregistrasi menjadi perkara untuk disidangkan dan diadili dalam 30 hari kerja. Jumlah itu terbagi ke dalam sengketa Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus 'Vina Cirebon', Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus "Vina Cirebon", Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Nasional
Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Nasional
PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma pada Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma pada Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com