Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merespons Survei "Litbang Kompas", Gerindra: Puji Jokowi ke Prabowo Bukan Bertujuan Menang Pilpres

Kompas.com - 15/11/2022, 13:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra memandang puja-puji Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan dalam tujuan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, pujian yang diberikan Jokowi hanya bentuk ungkapan kepuasan atas kinerja menterinya.

Diketahui, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya saya pikir, puji memuji itu bukan untuk tujuannya supaya menang pilpres," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Di Bali, Prabowo Teken Kerja Sama Bidang Pertahanan RI-Turkiye

Hal itu disampaikan Dasco ketika ditanya awak media soal survei Litbang Kompas terkini bahwa hanya 15,1 persen warga bakal pilih calon presiden (capres) yang didukung Jokowi.

Dasco berpendapat, jika puja-puji Jokowi dikaitkan dukungan capres, maka keputusannya tetap berada di tangan rakyat.

Ia mengatakan, 15,1 persen warga itu tentu akan melihat kinerja sosok capres ke depannya. Sehingga, keputusan dukung-mendukung itu bisa berubah.

"Saya pikir juga, pemilih kita juga sudah cerdas dan bahwa 15 persen kemudian mengikuti apa yang disampaikan presiden, tapi kan selebihnya pasti akan melihat sejauh mana kinerja menteri-menteri yang dipuji Pak Jokowi, apakah nanti masih bisa bertambah kinerjanya, atau nanti pas pilpres malah enggak bertambah kan gitu," ujar Dasco.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi

Wakil Ketua DPR itu menegaskan, Prabowo juga tetap fokus menuntaskan pekerjaannya sebagai Menhan meskipun sudah didapuk Gerindra sebagai capres.

Dasco mengatakan, Prabowo akan fokus untuk bekerja sebagai pembantu presiden di bidang pertahanan saat ini.

"Saya pikir itu komitmen yang kemudian disampaikan ketika akan melakukan rekonsiliasi dan kemudian menerima jabatan sebagai Menhan," kata Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Litbang Kompas merilis hasil survei mengenai seberapa berdampaknya pengaruh Presiden Jokowi dalam mendukung sosok capres untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasilnya, hanya 15,1 persen warga yang yakin memilih sosok capres yang didukung Jokowi.

Baca juga: PDI-P Akan Bicara dengan Prabowo, Bahas Pernyataan Desmond soal Soekarno

Sementara itu, 35,7 persen responden menjawab masih mempertimbangkan, 30,1 persen tidak akan memilih sosok yang disarankan Jokowi itu, dan 19,1 persen sisanya tidak tahu.

Itu artinya, jumlah warga yang sudah yakin memilih capres yang disarankan Jokowi memang masih terpaut jauh dari sepertiga publik yang menyatakan akan mempertimbangkan.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada 24 September-7 Oktober 2022 secara tatap muka.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.

Dengan menggunakan metode ini, survei berada di tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian sebesar kurang lebih 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 30,7 Persen Responden Pilih Parpol Parlemen karena Tokohnya

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com