Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kini, Nasdem Lebih Butuh Jokowi daripada Presiden Butuh Nasdem

Kompas.com - 14/11/2022, 10:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Sebagaimana diketahui, isu keretakan hubungan Surya Paloh dan Jokowi menguat setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pemilu 2024.

Berulang kali Nasdem disentil oleh PDI Perjuangan, partai penguasa yang menaungi Jokowi. Relawan Jokowi juga mendorong presiden menarik mundur menteri Nasdem.

Sementara, Jokowi sendiri belum pernah bicara gamblang soal ini. Namun, mantan Wali Kota Solo itu pernah menyatakan bahwa peluang reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju terbuka setelah deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Kerenggangan Nasdem dan Jokowi, Pengamat Sebut Kemungkinan Menteri dari Nasdem Kena Reshuffle

Di sisi lain, Surya Paloh bersikukuh bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dia berharap, deklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan tak memengaruhi hubungan partainya dengan presiden.

Paloh juga mengatakan, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.

"Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita," kata Paloh dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Nasdem ke-11 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com