JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menduga, Ketua Umum Partai Nadem Surya Paloh bersikukuh tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tak rela jika menterinya didepak dari Kabinet Indonesia Maju.
Padahal, peluang pencopotan menteri-menteri Nasdem terbuka lebar pascadeklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan.
"Suasana sekarang, Nasdem lebih membutuhkan tetap berada di kabinet daripada Pak Jokowi terhadap Nasdem," kata Ray kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).
Baca juga: Saat Surya Paloh Ngotot Tetap Bersahabat dengan Jokowi meski Capreskan Anies...
Menurut Ray, Surya Paloh tidak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini. Sebab, hal itu bakal menyulitkan posisi elektoral Nasdem.
Dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem mungkin akan menerima limpahan elektabilitas. Namun, angkanya diprediksi tidak besar.
Diperkirakan, coat-tail effect atau efek ekor jas lebih banyak didulang Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketimbang Nasdem.
Padahal, dengan mengusung Anies, pemilih moderat Nasdem akan beralih lantaran partai yang semula mereka dukung terlihat sebagai oposisi Jokowi.
"Tentu saja Nasdem akan berupaya keras agar tetap berada di dalam kabinet sampai akhir," ujar Ray.
Ray mengatakan, Surya Paloh tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan. Apalagi, Nasdem punya tiga kursi menteri di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), serta Menteri Pertanian.
Baca juga: Surya Paloh: Ada yang Framing Presiden Jokowi Benturan dengan Nasdem
Kendati demikian, menurutnya, posisi Nasdem di kabinet tidak aman. Dia menduga, selambat-lambatnya Jokowi akan mencopot menteri Nasdem pada Februari 2023.
Dari tiga kursi, sosok Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memungkinkan diganti. Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik.
"Dasar pilihannya memang sudah beda, dan kebutuhan politiknya ke depan juga berbeda," ucap Ray.
Ray menilai, Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan.
"Pak Jokowi butuh ketenangan politik, sementara Nasdem butuh riuh rendah politik," kata Ray.
"Jadi, pilihannya memang dua, mundur atau dimundurkan," tuturnya.