Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kini, Nasdem Lebih Butuh Jokowi daripada Presiden Butuh Nasdem

Kompas.com - 14/11/2022, 10:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menduga, Ketua Umum Partai Nadem Surya Paloh bersikukuh tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tak rela jika menterinya didepak dari Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, peluang pencopotan menteri-menteri Nasdem terbuka lebar pascadeklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan.

"Suasana sekarang, Nasdem lebih membutuhkan tetap berada di kabinet daripada Pak Jokowi terhadap Nasdem," kata Ray kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).

Baca juga: Saat Surya Paloh Ngotot Tetap Bersahabat dengan Jokowi meski Capreskan Anies...

Menurut Ray, Surya Paloh tidak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini. Sebab, hal itu bakal menyulitkan posisi elektoral Nasdem.

Dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem mungkin akan menerima limpahan elektabilitas. Namun, angkanya diprediksi tidak besar.

Diperkirakan, coat-tail effect atau efek ekor jas lebih banyak didulang Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketimbang Nasdem.

Padahal, dengan mengusung Anies, pemilih moderat Nasdem akan beralih lantaran partai yang semula mereka dukung terlihat sebagai oposisi Jokowi.

"Tentu saja Nasdem akan berupaya keras agar tetap berada di dalam kabinet sampai akhir," ujar Ray.

Ray mengatakan, Surya Paloh tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan. Apalagi, Nasdem punya tiga kursi menteri di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), serta Menteri Pertanian.

Baca juga: Surya Paloh: Ada yang Framing Presiden Jokowi Benturan dengan Nasdem

Kendati demikian, menurutnya, posisi Nasdem di kabinet tidak aman. Dia menduga, selambat-lambatnya Jokowi akan mencopot menteri Nasdem pada Februari 2023.

Dari tiga kursi, sosok Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memungkinkan diganti. Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik.

"Dasar pilihannya memang sudah beda, dan kebutuhan politiknya ke depan juga berbeda," ucap Ray.

Ray menilai, Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan.

"Pak Jokowi butuh ketenangan politik, sementara Nasdem butuh riuh rendah politik," kata Ray.

"Jadi, pilihannya memang dua, mundur atau dimundurkan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, isu keretakan hubungan Surya Paloh dan Jokowi menguat setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pemilu 2024.

Berulang kali Nasdem disentil oleh PDI Perjuangan, partai penguasa yang menaungi Jokowi. Relawan Jokowi juga mendorong presiden menarik mundur menteri Nasdem.

Sementara, Jokowi sendiri belum pernah bicara gamblang soal ini. Namun, mantan Wali Kota Solo itu pernah menyatakan bahwa peluang reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju terbuka setelah deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Kerenggangan Nasdem dan Jokowi, Pengamat Sebut Kemungkinan Menteri dari Nasdem Kena Reshuffle

Di sisi lain, Surya Paloh bersikukuh bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dia berharap, deklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan tak memengaruhi hubungan partainya dengan presiden.

Paloh juga mengatakan, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.

"Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita," kata Paloh dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Nasdem ke-11 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com