Ada Korupsi di MA, KPK Perlu Buka Posko Pengaduan 'Korban' Putusan Pengadilan

Kompas.com - 13/11/2022, 14:59 WIB

Syakirun Ni'am,

Ihsanuddin

Tim Redaksi

Syakirun Ni'am

Penulis

Ihsanuddin

Editor

Lihat Foto

Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang Dolar Singapura saat jumpa pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (23/9/2022). KPK menetapka pihaknya menetapkan 10 orang tersangka salah satunya adalah Hakim Agung, Sudrajad Dimyati.((KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO))

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka posko pengaduan bagi orang-orang yang menjadi korban kecurangan putusan hakim.

Tindakan ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari kasus suap yang terjadi di lingkungan peradilan, termasuk korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati di Mahkamah Agung (MA).

Ketua Badan Pengurus PBHI Julius Ibrani mengatakan, posko itu diperlukan untuk mengumpulkan informasi, fakta, dan bukti dari suatu putusan hakim yang diduga korupsi.

“KPK harus membuka ‘posko pengaduan’ khusus korban putusan Hakim,” kata Julius dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).

Menurut Julius, pengaduan korban putusan hakim ini tidak terakomodasi Badan Pengawasan (Bawas) MA dan komisi Yudisial.

Julius menuturkan, KPK memiliki mandat ‘trigger mechanism’.

Menurutnya, KPK tidak hanya mendorong pembenahan sistem dan aparat penegak hukum.

Lembaga antirasuah juga harus mengonstruksi atau membongkar ulang komoditas korupsi.

“Bila perlu, KPK menggali informasi, fakta dan bukti dari seluruh pihak yang berperkara, baik advokat maupun prinsipalnya,” kata Julius.

Julius menuturkan, korban putusan hakim yang korup nantinya bisa mendapatkan bukti baru atau novum.

Novum akan berguna dan menjadi dasar untuk melakukan langkah Peninjauan Kembali (PK) sebagai bentuk upaya hukum luar biasa.

Dengan demikian, korban putusan itu berpeluang mendapatkan pertimbangan dan amar yang memenuhi keadilan dan kemanfaatan.

“Bukan hanya kepastian hukum saja,” ujar Julius.

Kasus korupsi di MA

KPK melakukan tangkap tangan terhadap hakim yustisial MA, Elly Tri Pangestu, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di MA, pengacara, dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Intidana.