Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Perlu Buat Panduan Percepatan Reformasi Polri untuk Kikis Kultur Militeristik

Kompas.com - 11/10/2022, 05:55 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi forensik sekaligus pemerhati kepolisian Reza Indragiri Amriel berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dengan menerbitkan aturan sebagai panduan Polri dalam penggunaan persenjataan dan penanganan massa.

Menurut Reza cara itu dinilai lebih baik karena proses reformasi internal Polri yang selalu digaungkan dinilai belum sesuai harapan.

Selain itu, Polri juga saat ini menjadi sorotan karena sejumlah anggotanya terlibat dalam pelanggaran pidana, bahkan hingga menghilangkan nyawa orang lain seperti Ferdy Sambo.

Baca juga: Anggota TGIPF Sebut Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan Jadi Bersifat Mematikan

Atau peristiwa tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang diduga disebabkan kepanikan penonton laga Arema FC-Persebaya yang dipicu tembakan gas air mata dari kepolisian.

"Jadi, karena perubahan mindset dan kultural butuh waktu panjang dan berliku, maka langkah praktisnya adalah fokus pada 'memaksa' agar perilakunya yang berubah," kata Reza dalam keterangan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Senin (11/10/2022).

"Isi kepala, urusan belakangan. Perilakunya harus berubah. Mindset dan kultur akan menyusul," ujar Reza.

Baca juga: Polri: Gas Air Mata Dalam Skala Tinggi Tidak Mematikan

Reza mencontohkan cara seperti itu pernah ditempuh oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 18 Desember 2014.

Saat itu terjadi kerusuhan di wilayah Ferguson, Missouri, setelah penembakan seorang warga bernama Michael Brown oleh seorang polisi bernama Darren Wilson.

Presiden Obama lantas membentuk tim untuk menyelidiki dan meneliti berbagai kebijakan yang memicu aparat kepolisian di Amerika Serikat bertindak brutal laiknya organisasi paramiliteristik.

Reza menilai jika Polri terus menerus menerapkan pendekatan hukum yang keras terhadap masyarakat, maka bisa membuat warga semakin sinis dan resisten terhadap aparat kepolisian.

Baca juga: Polri Sebut 131 Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan karena Kurang Oksigen, Bukan Gas Air Mata

"Legal cynicism ditandai oleh ketidakpatuhan masyarakat pada hukum dan keengganan masyarakat bekerjasama dengan polisi," ucap Reza.

Reza juga menyoroti Korps Brimob Polri yang kini menampilkan seragam loreng mirip tentara. Menurut dia hal itu membuat polisi semakin terkesan sebagai organisasi yang paramiliteristik.

"Jadi, alih-alih memberlakukan seragam perang seperti itu, lebih baik polisi pakai baju berwarna terang. Terang mengirim pesan tenang, terbuka, santun, dan bisa didekati," kata Reza.

"Pangkat dan segala atribut disederhanakan saja. Versi gagahnya baru dipakai saat upacara," lanjut Reza.

Baca juga: Temuan Komnas HAM: Massa di Kanjuruhan Terkendali, tapi Memanas karena Tembakan Gas Air Mata

Reza menilai sikap anggota Polresta Malang Kota yang bersujud sebagai wujud meminta maaf atas Tragedi Kanjuruhan patut dipuji.

Akan tetapi, dia menilai ada hal yang lebih penting dari sekadar meminta maaf yakni keseriusan Polri dalam melakukan reformasi di lembaga itu.

"Apologi tanpa akuntabilitas jelas tak banyak bermanfaat. Seperti halnya frasa 'reformasi kepolisian'. Sudah membahana sejak puluhan tahun silam, dan digemakan lagi hari-hari belakangan ini, tapi bagaimana reformasi itu akan dilakukan?" ujar Reza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com