Bantah Boroskan Anggaran, KPU: Dinas ke AS Sudah Dirancang Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari angkat bicara atas kritik yang disampaikan kepada lembaganya mengenai dugaan menghamburkan uang untuk kegiatan yang dinilai tidak relevan dengan tahapan Pemilu 2024, dalam dinas mancanegara yang mereka lakukan ke Amerika Serikat baru-baru ini.

Sebagai informasi, 4 komisioner KPU RI (Hasyim, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap), serta Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno dan 15 personel kesekjenan melakukan lawatan ke Northern Illinois University pada 2-10 Oktober 2022.

Baca juga: Kritik KPU-Bawaslu Dinas Mancanegara, KIPP: Tak Berkaitan dengan Tahapan Pemilu, Hamburkan Uang

Lawatan ini untuk memenuhi undangan kuliah singkat bertajuk ”Leadership Management and Elections Training Program” yang dilakukan The Center for Southeast Asian Studies and the College of Business.

"Tidak benar istilah menghamburkan anggaran, karena kegiatan dan anggaran sudah disusun dan direncanakan sejak awal, malah sudah direncanakan sejak KPU periode 2017-2022, alias tidak ujug-ujug," kata Hasyim kepada Kompas.com pada Senin (10/10/2022) malam.

Ia menambahkan, pada Desember 2019, KPU RI juga sudah mengirim delegasi dalam program ini.

Baca juga: 20 Anggota KPU Dinas Luar Negeri ke AS, Bawaslu ke Brasil

"Ada Mas Arief Budiman (eks Ketua KPU RI), Mas Pramono Thantowi dan saya, beserta pegawai kesekjenan," ujar dia.

Hasyim juga merasa, kritik bahwa lawatan ini tidak berdampak signifikan untuk tahapan penyelenggaraan pemilu tidak sepenuhnya tepat.

Menurut dia, program semacam ini memang bukan semacam studi banding yang bertujuan agar untuk mengimplementasikan hal-hal yang dipelajari dalam lawatan mancanegara, melainkan sebuah program pendidikan dan pelatihan untuk kapasitas SDM KPU RI.

"Kursus dan diklat itu penting untuk peningkatan kapasitas SDM dan ujungnya peningkatan kapasitas lembaga KPU," kata Hasyim.

Baca juga: Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Ia juga menilai bahwa saat ini, ketika tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berlangsung, merupakan waktu yang tepat bagi KPU untuk terlibat dalam kuliah singkat semacam ini.

"Desain pemilu dan pilkada kita mulai ditata 5 tahunan pada 2024. Jadi bila kita ikut training (short course) pasca tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, menjadi tidak relevan karena penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2029 sudah bukan kita lagi," jelas Hasyim.

Sebelumnya, lawatan ini dikritik oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

“Seharusnya penyelenggara pemilu, saat tahapan yang cukup krusial, hindari perjalanan keluar, kecuali berkaitan dengan tahapan. Apalagi, ini ke luar negeri, menimbulkan pertanyaan publik,” kata Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta, kepada wartawan pada Senin (10/10/2022).

Baca juga: KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

“ Setelah saya perhatikan, baik kunjungan KPU maupun Bawaslu ke luar negeri, tidak ada signifikansinya dengan tahapan dan kepentingan pemilu secara umum,” tambahnya.

Menganggap bahwa agenda dinas mancanegara itu tidak begitu krusial, Kaka menilai ada kontradiksi pada KPU dan soal anggaran, meskipun ia belum tahu anggaran apa yang digunakan mereka dalam perjalanan dinas mancanegara ini.

“Yang pasti, ini ada kontradiksi. Di satu sisi, KPU dan Bawaslu berteriak kurangnya anggaran. Di sisi lain, mereka menghambur-hamburkan uang,” ujarnya.