Jokowi: Saya Paling Tidak Senang, kalau di Dalam Negeri Ada, Kita Masih Impor

Kompas.com - 03/10/2022, 10:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya tidak senang jika ada barang produksi dalam negeri, tetapi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak lain malah melakukan impor.

Pesiden menegaskan, jika produk dalam negeri sudah ada, tidak perlu lagi melakukan impor.

"Yang saya paling tidak senang, kalau di dalam negeri ada, kita masih impor. Baik ini produk dari usaha kecil dan juga dari usaha besar. Saya berikan contoh, minggu lalu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Buton. Di sana ada deposit aspal itu 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi industrialisasi," ujar Jokowi.

Baca juga: Luhut Minta Goodie Bag Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Hal itu dia katakan dalam sambutannya di acara peluncuran Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (3/10/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menjelaskan, industrialisasi produk aspal di Buton bisa dilakukan oleh perusahaan kecil, menengah dan besar. Sementara, saat ini, yang mengelola aspal di daerah itu baru satu perusahaan saja.

"Aspal kita sekali lagi 662 juta ton. Kita malah impor setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi. Untuk produk apa pun, kalau kita punya jangan beli impor," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan ini, presiden juga meminta perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia mau melakukan bina lingkungan dan pendampingan bagi petani maupun usaha kecil.

Baca juga: Heran Indonesia Masih Impor Aspal, Jokowi: Ini Apa-apaan

Presiden menekankan agar jangan sampai ada banyak perusahaan di daerah tetapi lingkungan sekitarnya miskin dan kumuh.

"Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya (sekitar) miskin. Hati-hati. Bina lingkungan itu sangat penting. Warung-warungnya kumuh," ujar Jokowi

"Kenapa tidak seperti yang di depan tadi. Ada pembinaan warung-warung sehingga penataan barangnya baik, packaging dari produk-produk yang ada didampingi. Ini yang kita harapkan. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu. Yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan," tegasnya.

Kepala negara mencontohkan pendampingan yang dilakukan oleh perusahaan besar kepada petani. Yakni soal produksi jagung.

Baca juga: Produsen Kendaraan Listrik Masih Andalkan Impor Baterai

Menurut presiden, sebelumnya, Indonesia melakukan impor jagung sebanyak 3,5 ton per tahunnya. Namun, setelah ada pendampingan kepada petani, sudah tujuh tahun belakangan ini besarnya impor Indonesia menurun hingga 800.000 ton per tahun.

"Karena apa? Petani jagung ada yang mendampingi, petani jagung ada yang mengawal. Yang tadi disampaikan di depan, biasanya 1 hektar hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Ongkos produksi paling Rp 1.800- Rp 1.900 itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu, jualnya bisa Rp 3.800 per kilogram, untungnya sudah 100 persen," jelas Jokowi.

"Ini jangan hanya di jagung saja. Harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua. Dan itu menjadi tugas perusahaan-perusahaan besar kita," lanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.