Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Kompas.com - 29/09/2022, 17:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, belanja produk dalam negeri mesti menjadi gaya hidup di kalangan pemerintah maupun masyarakat umum.

Luhut mengatakan, salah satu cara membudayakan belanja produk dalam negeri adalah dengan tidak menggunakan produk impor dalam tas suvenir atau goodie bag yang dibagikan di acara pemerintah.

Baca juga: Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

"Kita semua berharap aksi belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat," kata Luhut di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).

"Contoh sederhana goodie bag pada acara-acara kementerian, lembaga, BUMN, dan pemda agar tidak lagi menggunakan produk impor," imbuh Luhut.

Luhut melaporkan, realisasi belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemda dan BUMN mencapai Rp 468,29 triliun atau 49,97 persen dari komitmen Rp 937,20 triliun.

Baca juga: Kedubes China Gelar Resepsi Berdirinya Negara, Menko Luhut Beri Sambutan

Sementara, penayangan produk dalam negeri di e-katalog sudah mencapai lebih dari 1 juta dan diharapkan bisa melampaui 1,5 juta pada akhir 2022.

"Mari secara konsisten kita prioritaskan untuk produk dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi. Dengan demikian kita telah membantu peningkatan produktivitas masyarakat untuk pengurangan kemiskinan," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut: Jokowi Minta Pembelian Mobil Listrik untuk Pejabat dari APBN

Di samping itu, Luhut juga menekankan perlunya reformasi birokrasi investasi yang memberi layanan yang cepat bagi UMKM dan koperasi di antaranya terkait penggunaan izin online single submission.

"Begitu juga diperlukan reformasi birokrasi administrasi pemerintah yang berbasis digital, misalnya untuk kemudahan pengurusan dokumen oleh UMKM, koperasi, dan masyarakat," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Klaim10 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim10 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com