Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/10/2022, 10:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengatakan,  jika pemerintah ingin melakukan perombakan terhadap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), harus melalui evaluasi lebih dahulu.

Wacana perombakan Div Propam direkomendasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Jadi dalam melakukan perombakan struktural itu perlu proses, analisis dan pengkajian dan untuk mengatakan efektif atau tidak efektif itu setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah saat dikonfirmasi, Senin (3/9/2022).

Baca juga: Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Nurul menjelaskan, Satuan Fungsi (Satfung) Staf Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri akan menangani dan menentukan apakah perubahan struktural dapat efektif atau tidak berdasarkan dari mekanisme yang ada.

“Satfung yang menangani itu Srena, kemudian dilakukan kajian-kajian dan FGD (focus group discussion) pendapat dari para pakar,” ucap Nurul.

Kemudian, hasil kajian tersebut diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk ditindaklanjuti.

Nurul menerangkan, hasil kajian tadi juga akan dikaji ulang di Kementerian PANRB.

Setelahnya, baru lah dikaji di Sekretariat Negara (Setneg).

Baca juga: Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Diberitakan sebelumnya, Mahfud merekomendasikan agar ada perombakan struktural terbatas terhadap Divisi Propam Polri.

Ia mengatakan, perombakan tersebut supaya kewenangan Divisi Propam Polri terpecah dan tidak menjadi kekuatan yang menakutkan.

“Kita juga merekomendasikan perombakan struktural secara terbatas yaitu Divisi Propam supaya kewenangannya dipecah, tidak lagi menjadi seperti kekuatan tersendiri yang menakutkan, juga menakutkan orang di atasnya,” ujar Mahfud dalam acara survei nasional Indikator Politik Indonesia, Minggu (2/10/2022).

Baca juga: Hari Ini, Mahfud Panggil PSSI hingga Kapolri Rapat Bahas Tragedi Kanjuruhan

Mahfud juga mengatakan, perombakan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan “abuse of power” atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Divisi Propam Polri.

Menurut dia, “abuse of power” dalam tubuh Divisi Propam Polri ini juga yang terjadi di era kepemimpinan Ferdy Sambo yang kini ditetapkan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“Karena kemudian menimbulkan abuse of power dan itu yang terjadi di kasus Sambo itu,” ujar dia.

Mahfud juga menyampaikan, pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mereformasi kultulral Polri.

Reformasi kultural tersebut berkaitan dengan masalah hedonisme, kesewenang-wenangan, hingga persoalan perjudian yang terjadi di tubuh Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Nasional
Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Nasional
Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Nasional
Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Nasional
Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Nasional
Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Nasional
Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus 'Obstruction of Justice'

Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Nasional
Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.