Indonesia Optimistis Jet Tempur KF-21 Boramae Kelak Perkuat TNI AU

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia optimistis jet tempur KFX/IFX atau yang kini mempunyai nama resmi KF-21 Boramae suatu saat akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara nasional.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat menghadiri upacara perayaan penerbangan perdana KF-21 Boramae di Sacheon Air Base, Korea Selatan, Rabu (28/9/2022).

Dengan demikian, Indonesia mempunyai harapan bahwa KF-21 Boramae kelak bisa menjadi bagian TNI Angkatan Udara.

“Indonesia boleh bersikap optimis bahwa suatu saat kelak KF-21 Boramae akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia,” ujar Herindra dalam keterangan tertulis, Rabu malam.

Baca juga: Rafale hingga Pesawat A-400M Mampir ke Indonesia, Wamenhan: Kita Cari Alutsista Terbaik

Menurut Herindra, keberhasilan penerbangan perdana KF-21 Boramae merupakan bentuk nyata keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini.

“Dan merupakan sebuah progres yang sudah lama ditunggu,” ujar dia.

Dalam kegiatan ini, Herindra bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-Sup dan Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Eom Dong Hwan.

Adapun jet tempur KF-21 Boramae merupakan hasil kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.

Kedua negara meneken perjanjian kerja sama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KFX/IFX pada 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Cho Tai-young.

Perjanjian itu meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan.

Baca juga: Proyek Jet Tempur KFX/IFX dan Kompleksnya Kerja Sama Multiyears

Dua tahun kemudian, Pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) meneken kesepakatan pembagian tugas.

Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT DI dalam program jet tempur terkait dengan desain, data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan purwarupa, pembuatan komponen, serta pengujian dan sertifikasi.

Dalam kontrak kerja sama itu, Pemerintah Korsel menanggung 60 persen pembiayaan proyek, kemudian sisanya dibagi rata antara Pemerintah Indonesia dan KAI masing-masing 20 persen.