Kompas.com - 15/02/2022, 16:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan jet tempur Dassault Rafale dari Perancis membuat sejumlah pihak mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati agar kerja sama tersebut tidak berujung alot seperti proyek KFX/IFX yang merupakan program pengembangan pesawat antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Proyek KFX/IFX memang sempat terkendala lantaran Indonesia menganggap manfaat program tersebut tak sebanding dengan besarnya iuran pada kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 itu.

Pemerintah pun kemudian mengajukan negosiasi ulang terkait proyek ini dengan meminta penurunan pembagian ongkos program menjadi 15%, dari yang sebelumnya Indonesia menanggubg 20% pembiayaan proyek.

Namun Korea Selatan disebut hanya menyetujui renegoisasi sebesar 18,8% untuk cost pembiayaan proyek yang harus ditanggung Indonesia.

Baca juga: Tenaga Ahli PT DI Sebut Pembelian Jet Rafale Tak Bisa Dibandingkan dengan Proyek KFX/IFX

Di awal kesepakatan pada tahun 2014, kontrak kerja sama memutuskan Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan proyek, kemudian sisanya dibagi rata antara Pemerintah Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) masing-masing 20 persen.

Perjanjian juga meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan.

Dalam pengembangannya, Pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Korea Aerospace Industries (KAI) meneken kesepakatan pembagian tugas.

Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT DI dalam program jet tempur terkait dengan desain, data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan purwarupa, pembuatan komponen, serta pengujian dan sertifikasi.

Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Pesawat PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Andi Alisjahbana mengatakan, sebenarnya tidak ada yang salah dalam kontrak kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan terkait pengembangan pesawat KFX/IFX.

"Yang perlu kita belajar ialah bagaimana merencanakan program pengadaan jangka panjang dengan baik dan dengan argumen yang sifatnya strategis nasional sehingga bila terjadi perubahan pemerintahan program dapat diteruskan dengan konsisten," ungkap Andi Alisjahbana saat dihubungi, Senin (15/02/2022).

Baca juga: Negosiasi Pengembangan KFX/IFX, Wiranto Harap Tak Merusak Persahabatan dengan Korsel

Kerja sama pertahanan dalam pengadaan pesawat tempur biasanya memang bersifat multiyears atau jangka panjang. Namun terkadang, kondisi tiap-tiap kepemimpinan pemerintahan berbeda-beda.

Dengan adanya penyesuaian di tubuh pemerintah, kata Andi, kerap kali perencanaan kerja sama pertahanan pun berubah.

"Jadi pemerintah sekali masuk kedalam perjanjian seperti ini juga harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam sebuah program jangka panjang, termasuk pendanaannya. Biasanya ini tertuang dalam Renstra (rencana strategi) TNI-Kemhan," sebutnya.

"Sayangnya ini renstra ini subjek juga pada pemerintah yang berkuasa, sehingga bilamana pemerintah berubah maka dengan pertimbangan tertentu bisa renstra berubah," imbuh Andi.

Sama seperti proyek KFX/IFX maupun kerja sama pertahanan lainnya, kontrak pengadaan 42 jet tempur Dassault Rafale bukan tak mungkin terkendala. Menurut Andi, bisa saja pemerintah setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pertimbangan lainnya.

"Misalnya pengadaan Rafale ini sampai tahun 2024 mungkin lancar, dan 12 pesawat sudah diterima tapi pemerintah berikutnya mungkin memiliki pertimbangan lain dan pesawat diganti dengan F-35 misalnya," ucap mantan Direktur Pengembangan Teknologi PT DI itu.

"Maka sisa 30 Rafale akan di-cancel, dan tentunya ada konsekuensi dengan pemerintah Perancis. Lihat saja kejadian cancelation dari pengadaan kapal selam Australia dari Perancis baru-baru ini," tambah Andi.

Pentingnya pertimbangan DPR

Kompleksnya kerja sama pertahanan multiyears juga menjadi perhatian Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas. Oleh karena itu ia mengingatkan pentingnya kerja sama dilakukan secara seksama dan perlunya mengantisipasi berbagai kemungkinan kendala yang akan muncul.

"Komitmen pembayaran multiyears seperti proyek KFX/IFX itu kompleks. Fokusnya itu pada soal komitmen pembayaran multiyears, sementara kemampuan pemerintah bisa beda-beda," kata Anton dalam perbincangan dengan Kompas.com, Selasa (15/1/2022).

Baca juga: Beli Jet Rafale, Pemerintah Diminta Tak Ulangi Kesalahan Proyek Jet KFX/IFX

Ia pun menilai, ada baiknya kerja sama pengadaan pesawat Rafale perlu memperhatikan pertimbangan sejumlah pihak terkait. Anton mengatakan, hal ini penting mengingat Rafale juga merupakan proyek kerja sama multiyears.

"Ada baiknya sebelum ditandatanganinya kontrak, masalah ini dibahas dulu dengan Komisi I DPR yang dihadiri juga oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Dengan demikian, komitmen multiyears itu juga setidaknya bisa terekam dalam keputusan raker (rapat kerja) antara Menhan, Menkeu dan Komisi I DPR," imbaunya.

Anton mengamini pernyataan Andi Alisjahbana yang menyebut kerja sama pengadaan Rafale dan proyek KFX/IFX tidak bisa disamakan. Namun menurutnya, penting agar proses kerja sama, apapun bentuknya, dilakukan dengan pertimbangan dari DPR.

Baca juga: Jet Rafale dan Modernisasi Alutsista untuk Perkuat Kuda-kuda RI

"Jelas bahwa pengadaan KFX/IFX tidak sama dengan pembelian Rafale. Akan tetapi, jika memang pada akhirnya yang dipilih adalah pengadaan 42 unit dalam satu paket kontrak maka kontrak tersebut hendaknya dibicarakan dengan Komisi I DPR sebelum ditandatangani," sebut Anton.

Dengan adanya pertimbangan dari DPR, maka komitmen kelanjutan kerja sama akan lebih terjamin sekalipun nantinya pemerintahan berganti. Sebab, menurut Anton, sudah ada track pembicaraan antara pihak eksekutif dan legislatif.

"Mengingat setiap tahun, bisa saja kemampuan penganggaran belanja pemerintah berubah. Karena itu, kesepakatan dengan DPR setidaknya bisa menjadi salah satu pilihan untuk menguatkan implementasi dari komitmen terhadap kontrak tersebut," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Nasional
Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Nasional
Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Nasional
Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Nasional
Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Nasional
Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Nasional
Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.