MPR Sebut Wacana Pilkada Asimetris dan Pileg Proporsional Tertutup Tidak untuk 2024

Kompas.com - 22/09/2022, 16:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian MPR RI mengatakan bahwa wacana pilkada asimetris dan pemilihan legislatif (pileg) dengan sistem proporsional tertutup tidak untuk diterapkan pada 2024.

Adapun pilkada asimetris adalah pemilihan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.

Sementara itu, pileg proporsional tertutup adalah pemilih tidak mencoblos langsung calon anggota legislatifnya, melainkan mencoblos partai politik. Partai politik yang kemudian memilih kadernya untuk duduk di parlemen.

Baca juga: Ini Pertimbangan MPR Lakukan Kajian Pilkada Asimetris

Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari fraksi Gerindra Sodik Mujahid mengatakan bahwa sulit untuk menerapkan keduanya pada Pemilu 2024. Hal tersebut karena adanya keterbatasan aturan.

"Karena 2024 undang-undangnya sudah ada. Peraturan KPU sudah ada, program sudah detail," kata Sodik kepada wartawan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Kamis (22/9/2022).

Undang-undang yang dimaksud Sodik adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Sekali lagi undang-undangnya sudah ada, menggunakan yang lama, kita berpegang kepada undang-undang itu (untuk 2024)," kata dia.

"Tapi, kalau ke depan, (dua usulan) itu tidak mustahil (diterapkan)," lanjut Sodik.

Baca juga: Godok Opsi Proporsional Tertutup dalam Pileg, Ini Alasan MPR

Sebelumnya diberitakan, usul mengadakan pilkada secara asimetris dan pileg proporsional tertutup kembali mengemuka setelah Badan Pengkajian MPR RI bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemarin.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Syaiful Hidayat mengatkaan bahwa perubahan model dua pemilu itu untuk menekan biaya politik dan demi efisiensi penyelenggaraan pemilu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal PHK Massal di Perusahaan Startup, Menko PMK: Peluang Bekerja Lagi Masih Tinggi

Soal PHK Massal di Perusahaan Startup, Menko PMK: Peluang Bekerja Lagi Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Nasional
DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Fiji

DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Fiji

Nasional
Soal Reformasi Polri, Anggota Komisi III Didi Mukrianto: Problem Ada di Reformasi Kultural

Soal Reformasi Polri, Anggota Komisi III Didi Mukrianto: Problem Ada di Reformasi Kultural

Nasional
Jokowi: 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Menurun

Jokowi: 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Menurun

Nasional
KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

Nasional
Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Nasional
Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Nasional
Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Nasional
Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Nasional
Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Nasional
Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Nasional
Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Nasional
Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Nasional
Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.