Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/09/2022, 22:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mempertimbangkan dilakukannya kajian soal pilkada secara asimetris, di mana sebagai konsekuensi, sebagian kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat karena kekhususan tertentu.

Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Syaiful Hidayat mengatakan bahwa hal ini dimungkinkan oleh konstitusi.

Baca juga: MPR Pertimbangkan Pilkada Asimetris, Sebagian Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung

Ia juga menyinggung soal mahalnya biaya politik dan kaitannya dengan korupsi para kepala daerah sebagai latar belakang wacana pilkada asimetris ini.

"Konstitusi mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Tidak ada yang mengatakan harus dipilih secara langsung, tapi secara demokratis," kata Djarot di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (21/9/2022).

"Salah satu dampak negatifnya (pilkada langsung), banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, karena (berpikir) bagaimana menutup dengan biaya politik yang sangat tinggi yang sebagian besar itu disediakan oleh para pemodal," imbuhnya.

Baca juga: Bawaslu Akan Tindak Buzzer yang Gunakan Isu SARA pada Pemilu 2024

Eks pelaksana gubernur DKI Jakarta itu mengambil contoh kasus bahwa Jakarta terkait penerapan pilkada asimetris, yaitu gubernur dipilih langsung, sementara wali kota dan bupati diangkat gubernur.

Daerah-daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran, seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, disebut Djarot sebagai wilayah yang mungkin memerlukan pilkada asimetris.

Ia juga memprediksi bahwa tingkat korupsi kepala daerah bakal menurun dalam 2 tahun ini, lantaran 271 daerah akan dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat.

"Kita perlu juga mengkaji mana daerah yang betul-betul siap untuk melakukan pilkada secara langsung dan mana yang cukup dipilih melalui DPRD," pungkas Djarot.

"Jadi bisa kita uji, apakah dengan penunjukan, tingkat korupsi naik atau tetap saja. Prediksi saya itu akan membaik," ia menambahkan.

Baca juga: MPR dan KPU Godok Opsi Pileg Proporsional Tertutup, Pemilih Hanya Coblos Parpol

Djarot mengakui bahwa pertimbangan untuk mengkaji kemungkinan pilkada asimetris juga disampaikan pula ke KPU RI dalam pertemuan hari ini.

Politikus PDI-P ini mengatakan, wacana seperti ini berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemilu dan demokrasi.

Ia mengeklaim, pihaknya bakal melakukan kajian secara mendalam dan menelurkan berbagai rekomendasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Jadi, Nasdem: Tinggal Cari Momentum

Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Jadi, Nasdem: Tinggal Cari Momentum

Nasional
BERITA FOTO: Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo: Tak Ada yang Sangka Seorang Kadiv Propam Lakukan Kebohongan

Eks Spri Ferdy Sambo: Tak Ada yang Sangka Seorang Kadiv Propam Lakukan Kebohongan

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Nasional
Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.