Ruang Gerak Demokrat Dinilai Terbatas, Sulit Merapat ke Gerindra, Mustahil Koalisi dengan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Partai Demokrat tak punya ruang gerak leluasa dalam hal koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Apalagi, jika partai berlambang bintang mercy itu hendak mencalonkan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

"Kalau AHY (hendak diusung jadi capres atau cawapres) menurut saya masih jadi catatan," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Menurut Yunarto, kecil kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebabnya, Gerindra telah mengumumkan rencana pencapresan ketua umum mereka, Prabowo Subianto.

Sementara, AHY dinilai tak mungkin jadi cawapres Menteri Pertahanan itu karena keduanya sama-sama berlatar belakang militer.

"Prabowo tidak mungkin bergabung dengan calon wakil presiden yang tentara juga, apalagi tentara level mayor, karena dia sendiri sudah jenderal," ujar Yunarto.

Demokrat juga diprediksi mustahil bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Ini tak lepas dari sejarah kerenggangan hubungan dua petinggi partai, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PDI Perjuangan kita tahu sangat punya keterbatasan untuk bisa berkomunikasi dengan Demokrat karena faktor sejarah," ucap Yunarto.

Baca juga: Momen Bersama AHY, Anies, Surya Paloh, hingga JK, Demokrat: Sama-sama Punya Semangat Perubahan

Di luar itu, tiga partai pro pemerintah yakni Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah berkongsi membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Oleh karenanya, menurut Yunarto, paling masuk akal Demokrat bergabung dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Jika ketiganya bergabung sekalipun, Demokrat belum tentu bisa mendorong pencalonan AHY sebagai presiden dan wakil presiden.

Sebab, jika AHY yang dimajukan, maka hanya Demokrat yang mendulang keuntungan. Sementara, Nasdem dan PKS tak mendapat banyak.

Maka, Yunarto memprediksi, jika benar Demokrat-Nasdem-PKS berkoalisi, besar kemungkinan mereka mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

Sementara, kursi cawapres akan menjadi perdebatan alot. Namun, diperkirakan, koalisi ini pada akhirnya akan mengusung calon RI-2 dari luar partai, sebagaimana Anies Baswedan tak terafiliasi dengan parpol mana pun.

"Pada akhirnya akan masuk ke pertanyaan apakah Demokrat mau mengalah untuk menempatkan AHY pada posisi hanya menteri misalnya," kata Yunarto.

Adapun Demokrat mengeklaim bahwa sebagian besar kader mereka mendorong AHY maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Namun demikian, Demokrat juga mempertimbangkan nama-nama lainnya, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Memang (nama Anies) sudah sebagian beredar. Beliau punya wawasan bagus dan punya chemistry dengan AHY. Tapi, ini masih taraf finalisasi," kata Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Syarief Hasan, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Demokrat Balas Pernyataan Hasto soal Kecurangan Pemilu 2009 dengan Kasus Harun Masiku

Dalam pidatonya di Rapimnas Demokrat yang digelar Jumat (16/9/2022) AHY mengungkap, partainya mengusung kriteria "perubahan dan perbaikan" untuk mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.

Selain itu, kriteria capres-cawapres Demokrat harus memiliki integritas dan mengantongi dukungan kuat dari masyarakat. Syarat lainnya, sosok pasangan pimpinan tersebut harus punya hubungan yang baik dan rasa saling percaya.

“Tak kalah pentingnya pasangan ini harus memiliki chemistry, memiliki kekuatan saling percaya, saling menguatkan, saling melengkapi,” kata AHY di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat.