Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Demokrat: Kader Ingin Usung AHY Jadi Capres atau Cawapres di Pilpres 2024

Kompas.com - 16/09/2022, 20:42 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kader-kader Partai Demokrat ingin mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres atau cawapres dalam Pilpres 2024.

Kader yang ingin mengusung AHY ialah mereka yang hadir dan mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta selama dua hari hingga Jumat (16/9/2022).

"Aspirasi kader dari seluruh Indonesia yang hadir di sini, merupakan para pimpinan struktur partai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota dan juga pada wakil rakyat Partai Demokrat yang mencapai 3.000-an orang memang menginginkan mengusung Mas AHY sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024," kata Herzaky usai Rapimnas, Jumat.

Baca juga: AHY Singgung Gangguan Soliditas Partai, Syarief Hasan: Demokrat Sudah Pengalaman

Kendati begitu, kata Herzaky, hal ini merupakan aspirasi para kader. Hingga kini, Partai Demokrat belum menyebutkan nama-nama capres maupun cawapres yang akan diusung dalam Pilpres.

Adapun Rapimnas, menurut dia, merupakan ajang penyampaian aspirasi. Usulan yang disampaikan dalam Rapimnas akan dibawa ke Majelis Tinggi Partai (MTP), termasuk soal nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Demokrat.

"Rapimnas ini ada keputusannya berupa rekomendasi, menyerahkan kepada AHY untuk menyusun atau memperjuangkan koalisi, kemudian ingin mengusung kader utama partai Demokrat sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024," ucap dia.

Rapimnas Demokrat memang tidak memunculkan nama-nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung nanti.

Namun, AHY menyebut Demokrat bakal mengusung kader utama partai.

Dalam pidatonya, AHY juga sempat menyebutkan beberapa kriteria calon yang bakal diusung.

Dia bilang, koalisi dan pasangan capres-cawapres harus sesuai kriteria dan tema perjuangan Partai Demokrat dalam pemilu 2024, yaitu perubahan dan perbaikan.

Baca juga: AHY: Menunda Proyek Nasional Strategis Bukan Sesuatu yang Tabu

Untuk capres-cawapres, di samping harus memiliki integritas dan kapasitas, pasangan tersebut harus memiliki elektabilitas atau dukungan terkuat dari rakyat.

"Tak kalah pentingnya pasangan ini harus memiliki chemistry, memiliki kekuatan hati dan energi yang saling percaya, dan saling menghargai, saling menguatkan dan saling melengkapi. Semangatnya adalah dwi tunggal," kaya AHY.

Hingga kini, Partai Demokrat masih melakukan komunikasi intens dengan dua Partai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem.

Partai itu mesti berkoalisi dengan parpol lain jika ingin mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Sebab, Partai Demokrat tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yakni memiliki 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com